MANOKWARI, LinkPapua.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua Barat dan Papua Barat Daya mengungkap kesenjangan antara akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan pemahaman mereka dalam menggunakan produk keuangan di Papua Barat. Tingkat inklusi keuangan daerah mencapai 86,75%, sedangkan literasi keuangan baru 41,6%.
“Yang kita dorong adalah inklusi keuangan yang berkualitas. Jadi, bukan hanya masyarakat sudah memiliki akses, tetapi bagaimana akses tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya Budi Rahman saat membuka Finansial Expo Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Plaza Universitas Papua (UNIPA), Jumat (23/10/2026).
Data tersebut menunjukkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan belum diikuti pemahaman yang sebanding. Kondisi ini menjadi tantangan karena masyarakat yang telah menggunakan produk keuangan belum tentu memahami manfaat, biaya, risiko, dan cara penggunaannya secara tepat.
Secara nasional, tingkat inklusi keuangan pada 2026 mencapai 93,61%, sedangkan literasi keuangan berada di angka 69,57%. Target inklusi keuangan nasional pada 2029 sebesar 93%, sementara arah jangka panjang dalam periode 2025–2045 mencapai 98%.
Budi mengatakan kebutuhan layanan keuangan di Papua Barat berbeda-beda sesuai mata pencaharian masyarakat. Pedagang pasar, misalnya, membutuhkan kemudahan transaksi digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sekaligus akses pembiayaan.
“Kalau mama-mama di pasar, bagaimana mereka bisa menggunakan QRIS dan kemudian mendapatkan akses kredit. Pekebun lada, cokelat, kopi, dan pala juga membutuhkan skema kredit yang sesuai. Nelayan pun pembiayaannya harus disesuaikan dengan musim tangkapan,” jelasnya.
Menurut Budi, lembaga jasa keuangan perlu menyesuaikan pembiayaan dengan siklus usaha masyarakat. Pekebun membutuhkan skema kredit yang sesuai dengan masa produksi, sedangkan nelayan memerlukan pembiayaan yang mempertimbangkan musim dan hasil tangkapan.
Selain memperluas akses layanan, OJK mendorong penguatan literasi keuangan sejak usia sekolah. Budi menyebut generasi Z telah mencakup sekitar 30% populasi Papua Barat sehingga perlu mendapat pemahaman mengenai pengelolaan keuangan sejak dini.
“Anak-anak sekolah perlu mulai dikenalkan dengan tabungan di bank, kemudian memahami pembiayaan dan asuransi. Apa yang mereka pelajari dan alami hari ini akan menjadi bekal ketika mereka menjadi pemimpin di masa depan,” katanya.
Budi menilai kampus menjadi salah satu tempat untuk membangun pemahaman finansial generasi muda. Pengetahuan tentang tabungan, pembiayaan, asuransi, dan pengelolaan uang diharapkan membentuk perilaku keuangan yang lebih baik ketika mereka memasuki dunia kerja.
OJK bersama Bank Indonesia (BI) dan para pemangku kepentingan mendorong edukasi serta perluasan akses keuangan secara berkelanjutan. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui kegiatan seremonial Bulan Inklusi Keuangan.
OJK berharap kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, industri jasa keuangan, dan masyarakat dapat mempersempit kesenjangan literasi dan inklusi. Upaya tersebut diharapkan memperluas manfaat layanan keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
“Jangan sampai inklusinya tinggi, tetapi masyarakat tidak memahami produk yang digunakan. Karena itu, literasi dan inklusi harus berjalan bersama,” tegas Budi. (LP14/red)
