MANOKWARI, LinkPapua.id – Penyaluran dana otonomi khusus (Otsus) untuk 8 pemerintah daerah di Papua Barat baru mencapai 48,30% hingga triwulan III 2026. Teluk Wondama mencatat persentase penyaluran tertinggi, sedangkan Manokwari menjadi daerah dengan capaian terendah.
“Dengan realisasi 48,30 persen, artinya penyaluran sudah memasuki tahap II, tetapi belum mencapai batas maksimal tahap II sebesar 75 persen dari total pagu,” ujar Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat Moch Abdul Kobir dikutip Antara, Rabu (11/11/2026).
DJPb mencatat dana Otsus yang telah disalurkan mencapai Rp731,32 miliar dari total pagu 2026 sebesar Rp1,514 triliun. Kobir mengatakan pemerintah daerah masih perlu mempercepat penyaluran agar realisasi tidak tertahan pada tahap II.
Teluk Wondama menjadi daerah dengan persentase penyaluran tertinggi, yakni 72,26% dari pagu Rp132,66 miliar. Posisi berikutnya ditempati Fakfak sebesar 71,93% dari pagu Rp129,34 miliar dan Teluk Bintuni 69,65% dari pagu Rp148,27 miliar.
Selanjutnya, Pegunungan Arfak mencatat penyaluran 66,91% dari pagu Rp131,11 miliar. Manokwari Selatan mencapai 54,49% dari pagu Rp84,53 miliar, sedangkan Pemerintah Provinsi Papua Barat 36,61% dari pagu Rp667,29 miliar.
Kaimana mencatat penyaluran 31,22% dari pagu Rp109,24 miliar. Sementara itu, Manokwari menjadi daerah dengan persentase terendah, yakni 24,15% dari pagu Rp111,56 miliar.
Kobir menjelaskan penyaluran dana Otsus dibagi dalam tiga tahap, yakni 30% pada tahap I, 45% pada tahap II, dan 25% pada tahap III. Pemerintah daerah harus memenuhi dokumen persyaratan sebelum dana tahap berikutnya disalurkan.
Persyaratan tersebut meliputi penyelesaian dokumen rencana anggaran program (RAP) Otsus perubahan, penyerapan dana tahap I minimal 50%, serta capaian pelaksanaan program minimal 15%. Dengan realisasi keseluruhan 48,30%, penyaluran belum mencapai batas maksimal tahap II sebesar 75% dari pagu.
“Sebagai financial advisor (penasihat keuangan), kami setiap minggu melakukan rapat dengan pemerintah daerah untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi,” katanya. (*/red)
