MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat terkait dana otonomi khusus (Otsus) dan rencana pemangkasan dana bagi hasil minyak dan gas bumi (DBH Migas) Otsus ke pemerintah pusat di Jakarta. DPRP menyiapkan pembentukan tim untuk membawa aspirasi tersebut bersama pemerintah daerah.
Ketua DPRD Papua Barat Orgenes Wonggor mengatakan DPRP telah berkomunikasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera membentuk tim. Tim tersebut akan membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua Barat ke Jakarta.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan juga telah menyurati Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk meminta jadwal audiensi. Pertemuan itu akan membahas persoalan alokasi dana bagi Papua Barat.
“Kami sudah bicara dengan TAPD beberapa hari lalu supaya tim ini segera dibentuk. Bapak Gubernur juga sudah menyurat secara resmi kepada Presiden dan Menteri Keuangan untuk meminta waktu bertemu di Jakarta,” ujar Orgenes saat menerima aspirasi PAL-KOAP, Parlemen Jalanan (Parjal), dan KNPI Papua Barat di Sekretariat DPRP, Senin (9/11/2026).
Orgenes menilai pembagian hasil sumber daya alam (SDA), khususnya migas, perlu mendapat perhatian pemerintah pusat. Menurutnya, kontribusi Papua Barat terhadap penerimaan negara dinilai besar, tetapi alokasi yang kembali ke daerah belum sebanding.
Dia mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu memperjuangkan hak daerah melalui jalur komunikasi dan konstitusional. Orgenes meminta masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri dalam mengawal aspirasi tersebut.
Wakil Ketua III DPRP Papua Barat Frids Bernard Indou juga menyatakan dukungan terhadap perjuangan masyarakat. Dia meminta kebijakan fiskal pemerintah pusat tidak mengurangi hak-hak Papua dalam kerangka Otsus.
“Kami dari pihak Otsus mendukung penuh. Harusnya ada penambahan, bukan pengurangan. Jangan sampai hak-hak yang sudah menjadi bagian dari Otsus justru dipangkas,” kata Frids.
Frids menyebut permintaan jadwal audiensi ke Jakarta telah disampaikan, tetapi DPRP masih menunggu kepastian waktu. DPRP juga akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama TAPD untuk membahas persoalan tersebut.
Dia menilai rencana pemangkasan DBH Migas Otsus berkaitan dengan keberlanjutan hak daerah dan masyarakat Papua. Menurutnya, masyarakat Papua berhak menikmati hasil kekayaan sumber daya alam di wilayahnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Otsus DPRP Papua Barat Mudasir Bogra mengapresiasi PAL-KOAP, Parjal, dan KNPI Papua Barat yang menyampaikan aspirasi secara langsung. Dia meminta seluruh pihak mengawal persoalan tersebut hingga pemerintah pusat memberikan penjelasan dan keputusan yang berpihak kepada masyarakat.
“Ini bukan hanya kepentingan satu kelompok, tetapi menyangkut suara dan isi hati masyarakat. Karena itu, kami harus bersama-sama mengawal aspirasi ini sampai ke pemerintah pusat,” tuturnya.
Wakil Ketua Fraksi Otsus Agustinus Orocomna juga mendukung perjuangan masyarakat untuk meminta pemenuhan hak berdasarkan regulasi. Dia menegaskan tuntutan tersebut bukan bentuk perlawanan terhadap negara.
Agustinus mengajak para kepala suku dan masyarakat nusantara di Papua Barat ikut menyuarakan persoalan DBH Migas Otsus. Menurutnya, perputaran dana tersebut juga dirasakan pelaku usaha lokal maupun nusantara.
“Kami meminta hak sesuai regulasi. Ini bukan berbicara tentang perlawanan terhadap negara. Uang yang masuk dan berputar di Papua Barat juga dinikmati bersama, termasuk masyarakat dan pelaku usaha nusantara,” ungkap Agustinus.
Di sisi lain, anggota DPRP Papua Barat dari daerah pemilihan Teluk Bintuni Musa Naa mengingatkan pemerintah pusat agar tidak menggunakan kebijakan efisiensi untuk mengurangi hak daerah penghasil migas. Dia meminta pemerintah mempertimbangkan kontribusi daerah terhadap penerimaan negara serta dampaknya bagi masyarakat.
Musa bahkan menyebut penghentian seluruh aktivitas pemerintahan di Papua Barat sebagai opsi ekstrem jika hak daerah tidak mendapat penyelesaian. Meski demikian, dia meminta pemuda dan masyarakat tetap bersatu mengawal persoalan tersebut hingga ditemukan jalan keluar.
“Yang kami tuntut adalah pemenuhan hak dari persentase yang sudah menjadi bagian daerah. Ini persoalan serius dan harus kita kawal bersama sampai ada solusi,” ucapnya. (LP14/red)
