MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat menyoroti Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang kedudukan protokoler dan hak keuangan pimpinan serta anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) yang tidak pernah direvisi selama 14 tahun. Regulasi yang berlaku sejak 2012 itu dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan kelembagaan MRPB.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRP Papua Barat, Amin Ngabalin, mengatakan revisi Perdasus tersebut berkaitan dengan kemampuan MRPB menjalankan fungsi pelayanan dan perlindungan kepentingan Orang Asli Papua (OAP). Kebutuhan itu terutama menyangkut pelayanan kepada masyarakat adat yang tinggal di wilayah terpencil.
“Bagaimana anggota MRPB bisa menjangkau masyarakat adat di daerah terpencil kalau dukungan transportasinya tidak diatur secara memadai. Ini bukan semata-mata soal hak keuangan anggota, tetapi bagaimana lembaga kultural ini dapat menjalankan fungsi pelayanannya kepada Orang Asli Papua (OAP),” ujar Amin saat ditemui wartawan usai rapat di Aston Niu Hotel, Manokwari, Rabu (11/11/2026).
Amin menyebut sejumlah kebutuhan kelembagaan belum terakomodasi secara memadai dalam aturan tersebut. Kebutuhan itu meliputi dukungan transportasi untuk menjangkau komunitas adat terpencil, jaminan kerja hingga wilayah pedalaman, serta pengaturan pengurusan jenazah.
Bapemperda DPRP mendorong materi revisi Perdasus agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas MRPB. Pembahasannya juga perlu diselaraskan dengan revisi Peraturan Pemerintah tentang MRPB yang sedang dibicarakan di Jakarta.
Di sisi lain, Amin menyoroti ketidakhadiran pimpinan perangkat daerah (OPD) dalam pembahasan regulasi tersebut. Dari OPD yang diundang, tidak ada kepala dinas maupun kepala badan yang hadir secara langsung.
Biro Hukum, Badan Keuangan Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) hanya mengirimkan perwakilan. Sementara itu, sejumlah OPD lainnya tidak hadir tanpa memberikan keterangan.
“Yang kami undang adalah pimpinan OPD, tetapi tidak ada satu pun pimpinan yang hadir. Hanya beberapa instansi yang mengirimkan perwakilan. Padahal, pembahasan regulasi seperti ini membutuhkan keseriusan dan keterlibatan pemerintah daerah,” ungkapnya.
Amin menilai keterlibatan OPD diperlukan karena substansi Perdasus berkaitan dengan dukungan pemerintah daerah terhadap fungsi MRPB. Kehadiran OPD teknis dan pengambil kebijakan dibutuhkan agar materi regulasi mencakup kebutuhan pelaksanaan tugas lembaga tersebut.
Selanjutnya, Bapemperda akan mengkaji materi regulasi bersama tim ahli DPRP dan tim ahli MRPB. Pembahasan lanjutan dijadwalkan setelah masa reses.
Amin juga meminta seluruh agenda pembentukan produk hukum daerah diselesaikan sebelum 30 November 2026. Produk hukum tersebut harus terakomodasi dalam sistem e-Perda nasional, termasuk penyelesaian kumulatif perda baru hingga pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Target kita seluruh proses regulasi ini bisa dituntaskan sebelum 30 November. Karena itu, diperlukan keseriusan semua pihak, baik legislatif maupun eksekutif, agar pembahasan tidak terus tertunda,” ucapnya. (LP14/red)
