MANOKWARI, LinkPapua.id – Hak keuangan pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) akan diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) tersendiri. Rancangan aturan baru itu memuat sejumlah usulan fasilitas, mulai dari jaminan kesehatan hingga biaya pemulangan jenazah.
“Karena sudah cukup lama, maka perlu ada penyesuaian terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan kelembagaan MRPB. Ada beberapa materi yang memang perlu kita akomodir dalam pengaturan hak keuangan ini,” ujar Tim Ahli Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRP Papua Barat sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Caritas Indonesia (Uncri), Andrikus Renjaan, saat ditemui wartawan di Aston Niu Hotel, Manokwari, Rabu (11/11/2026).
Regulasi yang menjadi acuan selama ini adalah Perdasi Nomor 5 Tahun 2012. Aturan tersebut telah berlaku selama 14 tahun dan dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi serta kebutuhan kelembagaan MRPB.
Andrikus mengatakan sejumlah materi belum terakomodasi dalam ketentuan peraturan pemerintah terkait MRP. Sementara itu, perubahan PP Nomor 54 juga sedang berproses di tingkat pemerintah pusat.
Jaminan Kesehatan hingga Biaya Pemulangan Jenazah
Salah satu materi yang diusulkan dalam Raperdasi baru ialah jaminan kecelakaan kerja, asuransi kesehatan, dan fasilitas pemeriksaan kesehatan atau *medical check-up* bagi pimpinan serta anggota MRPB. Skema jaminan tersebut diusulkan setara dengan hak yang diberikan kepada anggota DPRP.
Tim pembahas juga mengusulkan bantuan pengurusan jenazah. Bantuan itu mencakup biaya pengurusan, pemulangan jenazah, pemakaman, hingga uang duka.
“Bantuan pengurusan jenazah ini juga kita masukkan dalam materi perubahan, termasuk biaya pemulangan jenazah, biaya pemakaman, dan uang duka,” ungkap Andrikus.
Usulan lainnya menyangkut pengaturan pakaian atribut atau seragam pimpinan dan anggota MRPB. Pengadaannya diusulkan mengikuti ketentuan perundang-undangan, yakni satu tahun satu kali atau satu tahun satu pasang.
Sementara itu, pengaturan tunjangan transportasi akan merujuk pada PP Nomor 1 Tahun 2023. Penilaian harga sewa rumah jabatan dan kendaraan dinas direncanakan menggunakan jasa tim *appraisal* independen yang ditetapkan melalui keputusan gubernur.
Mekanisme penilaian independen tersebut disiapkan agar penetapan nilai sewa memiliki dasar perhitungan objektif. Dengan begitu, nilai sewa tidak hanya ditentukan berdasarkan perkiraan atau kepentingan pihak tertentu.
Hak Keuangan Dipisahkan dari Aturan Protokoler
Dari sisi pembentukan produk hukum, DPRP telah menyepakati pengaturan hak keuangan MRPB dibuat dalam Perdasi tersendiri. Ketentuan hak keuangan dalam Perdasi Nomor 5 Tahun 2012 nantinya dicabut, sedangkan aturan mengenai protokoler tetap dipertahankan.
“Jadi, kita pisahkan antara pengaturan protokoler dan hak keuangan. Hak keuangan akan diatur dalam Perdasi tersendiri, sementara ketentuan protokoler dalam Perdasi Nomor 5 Tahun 2012 tetap berlaku,” katanya.
Saat ini, daftar inventarisasi masalah (DIM) telah diserahkan dan sedang dibahas tim ahli DPRP. Setelah itu, materi akan diteruskan melalui Bapemperda untuk memasuki tahapan pembahasan formal.
Raperdasi tersebut direncanakan masuk agenda Paripurna Tingkat I pada 19 November 2026 bersama sejumlah rancangan regulasi lainnya. Materi muatannya kemudian akan dikonsultasikan kepada kementerian dan lembaga terkait di pemerintah pusat, khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
Proses konsultasi akan dilanjutkan dengan penerbitan berita acara sebelum memasuki tahapan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri. Andrikus menyebut batas penyampaian regulasi melalui aplikasi e-Perda ditetapkan pada 30 November 2026.
Pembahasan ditargetkan berjalan sesuai jadwal agar Paripurna Tingkat II dapat digelar pada awal Desember 2026. Tahapan berikutnya meliputi registrasi nomor di Kemendagri dan pengundangan.
“Target kita awal Desember sudah bisa masuk Paripurna Tingkat II. Setelah itu dilanjutkan dengan proses registrasi dan pengundangan, sehingga regulasi ini dapat diimplementasikan mulai tahun depan,” ucapnya. (LP14/red)
