MANOKWARI, LinkPapua.id – Ketua Fraksi Golkar DPRP Papua Barat Amin Ngabalin mendesak MRP, DPRP, dan Pemprov Papua Barat duduk bersama membahas pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Otonomi Khusus (Otsus). Dia menilai pemangkasan anggaran tersebut dapat mengganggu pembiayaan pembangunan dan pelaksanaan program Otsus.
“MRP diharapkan bisa mengundang DPR Papua Barat, kemudian Gubernur (Dominggus Mandacan) bersama seluruh perangkatnya untuk duduk bersama membicarakan persoalan pemotongan DBH Migas Otsus ini,” ujar Amin saat ditemui wartawan di Aston Niu Hotel, Manokwari, Rabu (11/11/2026).
Amin menilai persoalan pemotongan DBH Migas Otsus belum mendapat respons serius dari pemerintah daerah maupun DPRP secara kelembagaan. Padahal, persoalan tersebut telah disuarakan berbagai pihak melalui media, termasuk MRP dan sejumlah anggota DPRP.
Besarnya dampak pemotongan terlihat dari proyeksi anggaran DBH Migas yang sebelumnya diperkirakan mencapai Rp2,5 triliun pada 2026. Jumlah tersebut dikhawatirkan merosot menjadi Rp400 miliar pada 2027 atau berkurang hingga 81 persen.
Amin menyebut sekitar 93 persen pembiayaan daerah bersumber dari dana Otsus, DBH, maupun Dana Tambahan Infrastruktur (DTI). Kondisi tersebut dinilai membuat kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Papua Barat rentan terdampak pemangkasan.
Jika pemotongan mencapai 81 persen, pemerintah daerah akan semakin kesulitan membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Bahkan, Amin khawatir anggaran yang tersisa hanya cukup untuk membayar gaji pegawai.
“Kalau anggaran dipotong sampai 81 persen, lalu apa yang bisa kita lakukan? Jangan sampai anggaran yang tersisa hanya cukup untuk membayar gaji, sementara fungsi pengawasan dan pelaksanaan program pembangunan tidak bisa berjalan,” katanya.
Fraksi Golkar Surati Gubernur
Amin mengungkapkan Fraksi Golkar DPRP Papua Barat telah menyurati Gubernur Papua Barat untuk mempertanyakan persoalan DBH Migas. Surat tersebut menjadi langkah resmi fraksi karena DPRP secara kelembagaan dinilai belum berinisiatif mengundang pihak-pihak terkait untuk membahas persoalan tersebut.
Menurut Amin, komunikasi dan pembahasan bersama diperlukan agar pemotongan anggaran tidak terus berlarut-larut tanpa kejelasan. Dia meminta MRP, DPRP, dan gubernur segera menyepakati langkah untuk memperjuangkan kepentingan daerah.
Amin menegaskan persoalan DBH Migas tidak hanya berkaitan dengan angka dalam struktur APBD. Pemotongan tersebut juga menyangkut keberlanjutan pembangunan, kepentingan masyarakat, serta efektivitas pelaksanaan Otsus di Papua Barat.
Karena itu, dia meminta MRP Papua Barat, DPRP, dan gubernur bersama jajaran pemerintah daerah segera membangun komunikasi. Amin berharap pembahasan bersama dapat menghasilkan upaya untuk menekan dampak pemotongan anggaran agar tidak semakin membebani masyarakat Papua Barat. (LP14/red)
