Asisten II Setda Papua Barat Ingatkan Pimpinan OPD Belajar dari Kasus Sekwan FM

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.com – Asisten II Setda Papua Barat, Melkias Werinussa, mengingatkan pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Papua Barat untuk mengambil pelajaran berharga dari kasus yang melibatkan Sekwan DPR Papua Barat, FM, yang kini jadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek APBD-P 2021.

Werinussa berharap agar seluruh ASN memahami betul peristiwa ini dan menjadikannya pelajaran berharga bagi semua pihak. Ia juga berharap agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang.

Baca juga:  Capaian CKG Puskesmas Prafi 70%, IFM Dapat Apresiasi

“Cukup tahu saja dan menjadi contoh untuk kita semua. Saya harap yang terakhir, jangan ada lagi. Kalau Inspektorat panggil untuk penyelesaian, kerjakan itu dengan baik, supaya tidak masuk ke ‘kamar sebelah’, ” ujarnya saat memimpin apel di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (28/7/2023).

Menurutnya, kasus ini harus menjadi catatan penting bagi pimpinan OPD agar lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang hati-hati agar tidak terjadi masalah serupa di masa depan.

Baca juga:  Pemprov Instruksikan Bendera Agustusan Tak Dicabut hingga HUT Papua Barat

“Saya dengar informasi juga ada eselon III buat kontrak lalu paksakan eselon II tanda tangan. Ini perilaku yang tidak dapat diterima. setop sudah seperti itu,” tegasnya.

Werinussa menekankan pentingnya agar pelaksanaan keuangan negara selaras dengan regulasi dan aturan yang berlaku. Jika tidak dapat dilaksanakan, ia menegaskan perlunya mekanisme perubahan agar keuangan dapat diarahkan ke kegiatan lain yang sesuai dengan dokumen anggaran.

Baca juga:  Instruksi Pj Gubernur, Dinas PUPR PB Bantu Evakuasi Jenazah Korban Penyerangan di Moskona

“Selagi tidak dalam rangka untuk memperkaya diri, semua regulasinya ada untuk membantu,” paparnya.

Terkait pengusulan penggantian Sekwan dari pimpinan DPR Papua Barat, Werinussa mengingatkan hal tersebut merupakan ranah eksekutif. Meskipun pimpinan DPR Papua Barat dapat mengajukan usulan, keputusan akhir akan ditentukan oleh Pj Gubernur Papua Barat.

Saat ini, Sekwan DPR Papua Barat, FM, dalam penahanan Kejati Papua Barat selama 20 hari ke depan guna pemeriksaan lebih lanjut. (LP9/Red)

Latest articles

Hak Keuangan MRPB Dirombak, Jaminan Kesehatan-Biaya Pemulangan Jenazah Diusul Masuk Perdasi...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Hak keuangan pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) akan diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) tersendiri. Rancangan aturan baru...

More like this

Hak Keuangan MRPB Dirombak, Jaminan Kesehatan-Biaya Pemulangan Jenazah Diusul Masuk Perdasi Baru

MANOKWARI, LinkPapua.id – Hak keuangan pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) akan...

Amin Ngabalin Desak MRP, DPRP, dan Pemprov Duduk Bersama Bahas Pemotongan DBH Migas Otsus

MANOKWARI, LinkPapua.id – Ketua Fraksi Golkar DPRP Papua Barat Amin Ngabalin mendesak MRP, DPRP,...

DPRP Papua Barat Soroti Perdasus Hak Keuangan MRPB Tak Berubah 14 Tahun

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat menyoroti Peraturan Daerah Khusus...