UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Apindo Waspadai PHK-Serikat Pekerja Nilai Kenaikan Sudah Cukup

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2027 sebesar 7,19 persen menjadi Rp4.118.000 mendapat tanggapan berbeda dari kalangan pengusaha dan serikat pekerja. Apindo mengingatkan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) jika kenaikan upah membebani perusahaan, sedangkan serikat pekerja menilai besaran tersebut sudah cukup membantu buruh.

“Pengusaha tidak mungkin kita beratkan dan kita juga tidak bisa mengambil risiko. Kita harus menjaga ritme kenaikan ini supaya jangan sampai terjadi PHK dan investasi di daerah tetap berjalan,” ujar Ketua Apindo Papua Barat Elisa Sloyer seusai rapat pleno Dewan Pengupahan di Swiss-Belhotel, Manokwari, Jumat (20/11/2026).

Baca juga:  Pembahasan UMP Papua Barat 2026 Molor, Wagub Tekankan Indeks Kemahalan

Elisa mengatakan penetapan rekomendasi UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) harus memperhitungkan kondisi ekonomi daerah. Pertimbangan tersebut mencakup perkembangan inflasi dan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran upah.

Berdasarkan data statistik yang menjadi bahan pembahasan, inflasi berada pada kisaran hampir 4 persen. Dewan Pengupahan kemudian mengkaji sejumlah skenario penghitungan dengan indeks alfa mulai dari 0,5 hingga 1.

Elisa mengingatkan pemerintah agar tidak menetapkan kenaikan upah tanpa mempertimbangkan kemampuan perusahaan. Menurutnya, kebijakan pengupahan juga perlu menjaga keberlangsungan investasi dan lapangan pekerjaan di Papua Barat.

Baca juga:  UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Derek Ampnir Ungkap Pertimbangan dan Strategi Pengawasan Perusahaan

Apindo akan berkoordinasi dengan para pengusaha untuk mengawal keputusan gubernur setelah rekomendasi Dewan Pengupahan diserahkan. Elisa juga membuka ruang komunikasi bagi perusahaan yang mengalami kesulitan memenuhi ketentuan upah minimum.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan semua pengusaha. Kalau ada persoalan terkait kemampuan perusahaan membayar tenaga kerja, mari duduk bersama dan membicarakannya,” katanya.

Di sisi lain, Ketua DPD SBSI 1992 Papua Barat Rommeyr YD Arwan menyambut positif rekomendasi kenaikan UMP sebesar 7,19 persen. Dia menilai kenaikan tersebut sudah cukup membantu pekerja dibandingkan penyesuaian upah pada tahun sebelumnya.

Baca juga:  Gubernur Papua Barat Ingatkan OPD: Jangan Tawarkan Proyek sebelum Lelang!
Ketua DPD SBSI 1992 Papua Barat Rommeyr YD Arwan. (Foto: Taufik/LinkPapua.id)

“Kami dari serikat pekerja merasa kenaikan ini sudah cukup. Kami bersyukur karena ada peningkatan sekitar 7 persen. Dibandingkan kenaikan tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp200 ribuan, kenaikan kali ini sangat membantu pekerja,” ungkap Rommeyr.

Rommeyr berharap kenaikan upah diikuti kerja sama yang baik antara pekerja dan pengusaha. Dia meminta kesejahteraan buruh tetap diperhatikan seiring keberlangsungan kegiatan usaha.

“Kami berharap ada kerja sama yang baik antara rekan-rekan pekerja dan pengusaha untuk tetap memperhatikan kesejahteraan pekerja di Papua Barat. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama,” ucapnya. (LP14/red)

Latest articles

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Derek Ampnir Ungkap Pertimbangan...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar 7,19 persen menjadi Rp4.118.000. Ketua Dewan Pengupahan Papua...

More like this

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Derek Ampnir Ungkap Pertimbangan dan Strategi Pengawasan Perusahaan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen Jadi Rp4,118 Juta, Upah Sektor Migas dan Tambang Rp6,303 Juta

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)...

Revisi Perdasus DBH Migas Capai 17 Pasal, DPRP Siapkan Skema BLT untuk Masyarakat Adat Sebyar

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyusun revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22...