Massa Solidaritas Rakyat Papua Datangi MRP, Tuntut Penutupan Perusahaan Asing

Published on

MANOKWARI, Linkpaabarat.com – Gabungan organisasi yang mengatasnamakan diri Solidaritas Rakyat Papua, Rabu (7/4/2021) mendatangi kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat. Mereka menuntut ditutupnya perusahaan asing di tanah Papua.

Massa yang datang diterima oleh Ketua MRP dan sejumlah anggota lainnya. Pengunjuk rasa mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian.

“Tutup perusahaan asing di tanah Papua. Selama ini karena investasi mereka rakyat Papua menjadi korban. Sehingga pemerintah harus meninjau investasi tersebut. Yang sudah melakukan investasi harus rehabilitasi lingkungan yang kena dampak,” ujar salah seorang pengunjuk rasa.

Baca juga:  Lepas Pawai Budaya HUT PI ke-168, Waterpauw Ajak Generasi Muda Sebarkan Kebaikan

Ketua MRP Papua Barat Maxi Nelson Ahoren menyebutkan tuntutan tersebut juga menjadi perhatian lembaganya. Ia mengaku ikut merasakan apa yang menjadi kegelisahan rakyat Papua.

Baca juga:  Bupati Ingatkan Seluruh Stakeholders Berperan Penting Sukseskan Operasi Ketupat Mansinam 2023

“MRP menjunjung tinggi apa yang disampaikan oleh masyarakat Papua. Apa yang disampaikan oleh saudara memang juga sesuai dengan yang kita rasakan dan itu tertuang dalam hasil rapat dengar pendapat belum lama ini. MRP juga meminta agar pembahasan Rancangan Undang-undang Otsus harus melibatkan OAP, termasuk membuka dialog,” jelasnya.

Baca juga:  Pj Gubernur Ali Baham Gelar Open House Idulfitri di Kediaman Susweni

Dikatakannya, selama ini pihaknya meminta agar setiap perusahaan yang masuk di Papua Barat harus mendapat pertimbangan dari MRP Papua Barat. Namun itu tidak pernah terealisasi.

Massa berharap MRP meneruskan aspirasi itu agar bisa ditindaklanjuti. Usai menyampaikan aspirasi, massa lalu membubarkan diri dengan tertib. (LPB3/red)

Latest articles

Revisi Perdasus DBH Migas Capai 17 Pasal, DPRP Siapkan Skema BLT...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyusun revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22 Tahun 2022 tentang pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan...

More like this

Revisi Perdasus DBH Migas Capai 17 Pasal, DPRP Siapkan Skema BLT untuk Masyarakat Adat Sebyar

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyusun revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22...

Perdasus DBH Migas Dirombak, Bupati Bintuni Desak Hak Masyarakat Adat Sebyar Jadi Prioritas

MANOKWARI, LinkPapua.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni mendesak perubahan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)...

Bawa Potensi Mangrove Papua Barat ke COP31 Turki, Prof Charlie Tekankan Hak Masyarakat Adat

ANTALYA, LinkPapua.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat Prof Charlie D...