MANOKWARI, Linkpapua.com – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan tantangan pembangunan di masa depan semakin komplet. Sebagai daerah yang tengah berbenah, Papua Barat masih dihadapkan pada tingginya populasi pengangguran dan kemiskinan.
“Kita sejumlah tantangan yang sampai kini masih belum terselesaikan. Di antaranya, rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih di bawah angka rata-rata nasional,” terang Dominggus saat membuka musrenbang Selasa (20/4/2021) di Aston Niu Hotel Manokwari.
Tak hanya itu, menurut Dominggus, Papua Barat juga menghadapi ketimpangan pendapatan (gini rasio), tingginya persentase kemiskinan dan pengangguran terbuka. Indeks kesenjangan wilayah juga masih cukup signifikan.
“Dan ini menjadi tantangan kita ke depan,” katanya.
Musrenbang kali ini mengusung tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Sumberdaya Manusia Menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif”.
Dominggus mengemukakan, ada lima program prioritas yang tertuang dalam RKPD 2022. Lima program itu dibuat berdasarkan isu yang berkembang dari dalam dan luar daerah yang bersifat regional, nasional dan global serta berdampak langsung pada daerah ini.
Dari isu itu, ditemui sejumlah tantangan yang sampai kini masih belum terselesaikan.
“Hal-hal tersebut menjadi tantangan dan tugas kita bersama untuk memperbaiki capaian kinerja diberbagai sektor pembangunan daerah Papua Barat tahun 2022,” kata Mandacan.
Mandacan melanjutkan, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan pendekatan perencanaan kerja secara tematik, holistic, integratif dan spasial guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara lebih efektif dan efisien. Maka itu ditetapkan lima program prioritas pembangunan tahun 2022.
Lima program prioritas itu menyasar pada percepatan pemulihan ekonomi berbasis keunggulan daerah dan kesehatan dampak pandemi Covid – 19. Selanjutnya, meningkatkan kualitas SDM dan daya saing melalui penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi wilayah.
Selain itu, peningkatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar mencakup ekonomi, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, listrik, dan air bersih. Peningkatan wilayah berbasis komoditas unggulan dan SDA mencakup kawasan ekonomi, daerah tertinggal dan perbatasan, penataan ruang dan lingkungan hidup.
“Selain meningkatkan taraf hidup masyarakat, program prioritas RKPD juga menyentuh tingkat pemerintahan. Dimulai dari meningkatkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi serta pemantapan Otonomi Khusus (Otsus),” kata Mandacan. (LP7/red)
