MANOKWARI, Linkpapua.com – Masyarakat suku besar Arfak meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mengembalikan tanah adat Arfak yang meliputi empat distrik, yakni Mubrani, Kebar, Senopi, dan Amberbaken menjadi wilayah pemerintahan Kabupaten Manokwari.

Hal ini disampaikan melalui aksi damai di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (5/9/2022). Mereka meminta agar status empat distrik tersebut dikembalikan ke pemerintahan Manokwari sebelum pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD).

Dalam spanduk yang dibawa masyarakat, masyarakat Arfak sangat mendukung pemekaran PBD, tetapi mereka meminta agar tapal batas wilayah Arfak segera dikembalikan sebelum pemekaran.

Dari aspirasi masyarakat suku besar Arfak, ada lima poin penting yang dibacakan Markus Mandowen.

Pertama, masyarakat adat Manokwari raya menyampaikan kepada Pemprov Papua Barat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), hingga pemerintah pusat agar segera memutuskan tapal batas wilayah tersebut, yakni di Sungai Akwari, Distrik Senopi bagian darat dan Sungai Warmangen, Distrik Amberbaken bagian pantai.

Kedua, masyarakat suku besar Arfak mendukung penuh pemekaran PBD, tetapi tapal batas wilayah adat Arfak dikembalikan ke Papua Barat sebelum pemekaran.

Ketiga, masyarakat empat distrik meminta dengan tegas pertanggungjawaban pemerintah pusat atas istilah check in dan check out.

Keempat, masyarakat suku besar Arfak meminta pemerintah pusat segera mengembalikan empat distrik dari Kabupaten Tambrauw sebelum penetapan PBD.

Kelima, masyarakat suku besar Arfak menyikapi pernyataan Penjabat Bupati Tambrauw pengembalian 11 distrik ke kabupaten induk Manokwari karena jarak tempuh lebih dekat ke Manokwari daripada ke Tambrauw.

Sementara, mewakili Pemprov Papua Barat, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Wempi Mandacan, yang menerima massa mengaku akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw.

“Saya terima aspirasi ini kemudian akan saya lanjutkan kepada Bapak Gubernur. Tetap akan dibahas dalam musyawarah sehingga bisa membawa berkat bagi masyarakat,” ucapnya.

Dia berpesan agar masyarakat setelah menyampaikan aspirasi untuk kembali dengan aman dan tertib.

Usai melakukan orasi di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, massa melanjutkan menyampaikan aspirasi ke Kantor DPR Papua Barat dan MRPB. (LP9/Red)