Anggaran Dinsos Papua Barat Dipangkas, Penyaluran BBR Kacau

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.com – Pemangkasan anggaran Dinas Sosial (Dinsos) Papua Barat berdampak pada penyaluran bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR). Kepala Dinsos Papua Barat, Lasarus Indow, menyebut penyaluran tahun ini sangat terbatas dan tidak bisa menyentuh seluruh kabupaten.

Lasarus juga mengeluhkan minimnya anggaran perjalanan dinas pada tahun 2025. Dia mengatakan hal ini menghambat pendampingan terhadap gubernur dan pembelian bantuan untuk masyarakat.

“Kepala dinas yang telah dipotong pejalanan dinasnya mengakibatkan terhambatnya pendamping terhadap pimpinan dan kita mau beli masyarakat punya barang tidak bisa karena berkurangnya anggaran,” ujarnya usai mengikuti apel di Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (25/7/2025).

Baca juga:  Musim Hujan Panjang, BPBD Papua Barat Minta Mitigasi Diperketat

Dia berharap efisiensi anggaran ini tidak berlangsung lama karena telah membatasi ruang gerak pejabat. Lasarus juga menekankan peran ASN dalam menjaga perputaran ekonomi di masyarakat.

“Kita ASN merupakan bagian dari pasar masyarakat karena harus ada uang agar bisa membeli barang milik masyarakat. Tetapi, dengan adanya efisiensi begini kita sudah tidak ada uang mau membantu masyarakat. Daya beli di pasaran sangat bergantung pada ASN,” katanya.

Baca juga:  Garap Potensi Wisata, Asisten II Setda Papua Barat: Harus Kerja Sama-sama

Beberapa program di Dinsos juga ikut terkena imbas pemangkasan. Lasarus mengungkap bantuan BBR tahun ini hanya menyasar tiga kabupaten.

“Tahun ini BBR baru bisa menjangkau Kabupaten Manokwari, Kaimana, dan Fakfak. Sementara di tahun depan di kabupaten lainnya,” ungkapnya.

Dia belum merinci jumlah bantuan BBR yang disalurkan tahun ini. Namun, program ini masuk dalam dua bidang, yakni perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin.

Baca juga:  BPKP Batal Serahkan LHP ke Pemprov Papua Barat Hari ini

“Memang pengurangan jauh sekali jika dibandingkan dengan penerima BBR tahun lalu. Pengurangan penerima bantuan untuk kios (sembako) di pesisir pantai juga tahun ini hanya 25 kios di pantai pasir putih yang telah mendapatkannya. Jumlah penerima sangat berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” bebernya. (LP14/red)

Latest articles

OJK Dukung Kepastian Hukum Penanganan Kredit Macet di Bank

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penanganan kredit macet di sektor perbankan. Kepastian hukum dinilai perlu untuk mendukung...

More like this

Kodim 1801/Manokwari Gandeng Insan Pers Kawal Program Pemerintah untuk Kesejahteraan Masyarakat

MANOKWARI, Linkpapua.id-Kodim 1801/Manokwari memperkuat kemitraan dengan insan pers di Kabupaten Manokwari melalui pertemuan bersama...

DPRK Manokwari Tampung Aspirasi Sekolah Saat Monitoring LKPJ Bupati 2025

MANOKWARI, Linkpapua.id – Pelaksanaan monitoring Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Manokwari Tahun 2025 turut...

Komisi IV DPRK Manokwari Monitoring Pengadaan Meubelair Sekolah dalam LKPJ Bupati Tahun 2025

MANOKWARI, Linkpapua.id – Komisi IV DPRK Manokwari melakukan monitoring lapangan terhadap program Dinas Pendidikan...