MANOKWARI,Linkpapua.com – Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Abdul Fattah mengatakan, keterbatasan anggaran pada 2025 mengakibatkan beberapa program sektor pendidikan tidak dapat terlaksana. Fattah mengaku akan menetapkan skala prioritas di tengah keterbatasan itu.
“Kita semua mengakui bahwa baru saja pemerintah melaksanakan pesta demokrasi sehingga banyak anggaran yang terserap di situ. Kita tidak bisa teriak-teriak anggaran tidak tersedia. Kita berusaha menyesuaikan anggaran yang ada,” ujar Fattah, Selasa (7/1/2024).
Abdul Fattah mengakui, anggaran pendidikan Papua Barat tak sesuai ekspektasi. Tahun ini terjadi banyak pemangkasan sehingga harus ditetapkan skala prioritas pada program yang ada.
“Sepintar apapun orang yang mendesain program yang bagus tapi tidak dibarengi dengan dukungan anggaran maka program itu tidak akan maksimal,” jelasnya.
Lebih lanjut Fattah memberikan contoh program yang tidak dapat dijalankan yaitu program sekolah sepanjang hari yang telah digalakkan Kemendagri untuk setiap provinsi. Fattah membeberkan program tersebut belum bisa terlaksana di tahun 2025.
Padahal kata Fattah, program ini cukup efektif menjawab permasalahan pendidikan di Papua Barat.
“Sekolah sepanjang hari dapat memberikan solusi atas masalah stunting, gizi buruk dan kemiskinan ekstrem. Jadi kita pengertian dengan keadaan sekarang. Walaupun beberapa program tidak dapat berjalan maksimal kita tetap berusaha menjalankan program sesuai anggaran yang diberikan,” katanya. (LP14/red)
