MANOKWARI, LinkPapua.id – Komisi IX DPR RI memastikan akan melakukan pengawasan ketat terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Hal ini dilakukan guna menjamin distribusi makanan bergizi bagi masyarakat berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan pemerintah.
“Jika SPPG atau dapur-dapur yang sudah berdiri di Kota Manokwari berjalan dengan baik, tentu harus tetap diawasi. Oleh karena itu, kita semua perlu memberikan dukungan kepada para relawan yang bertugas di dapur-dapur tersebut,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren, Sabtu (14/3/2026).
Obet menyampaikan penegasan tersebut saat menggelar sosialisasi program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Gereja GKI Maranatha Manokwari. Dia menilai keberadaan dapur umum di daerah menjadi ujung tombak keberhasilan program strategis nasional ini.
Pengawasan yang dilakukan akan mencakup aspek teknis mulai dari pengolahan bahan makanan hingga proses penyaluran kepada penerima manfaat. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan kendala di lapangan sehingga visi pemenuhan gizi nasional tercapai secara optimal.
“Relawan maupun pekerja yang terlibat dalam dapur MBG sebagian besar berasal dari masyarakat setempat. Dengan begitu, program ini juga dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga mereka,” katanya.
Legislator asal Papua Barat ini mengapresiasi pelibatan warga lokal dalam mengelola dapur-dapur gizi tersebut. Menurutnya, program ini memiliki dampak ganda yaitu peningkatan kualitas kesehatan anak sekaligus pemberdayaan ekonomi bagi para pekerja di sekitar lokasi dapur.
Ratusan peserta tampak antusias mengikuti jalannya sosialisasi yang turut dihadiri oleh perwakilan BGN wilayah Papua Barat. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan program yang berkelanjutan.
Obet berharap program MBG ini dapat menjadi fondasi kuat dalam menyiapkan generasi muda yang unggul di masa depan. Kualitas gizi yang baik dianggap sebagai investasi penting menuju Indonesia Emas 2045.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengevaluasi pelaksanaan program ini secara berkala di berbagai titik di Papua Barat. Hal tersebut dilakukan demi memastikan keberlanjutan pasokan bahan pangan bergizi bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia. (LP14/red)
