MANSEL, LinkPapua.id – Anggota DPRK Manokwari Selatan (Mansel) Harti Trirbo mendesak pemerintah kabupaten (pemkab) segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi krisis air bersih yang mencekik warga di Distrik Tahota. Masyarakat di tiga kampung, yakni Yarmatum, Kaprus, dan Reyob kini kesulitan mengakses air bersih akibat musim kemarau berkepanjangan.
“Saya berharap agar pemerintah ada kebijakan memperhatikan hal tersebut untuk menunjang kebutuhan masyarakat secara umum, tenaga kesehatan, guru di SD dan SMP serta pegawai di distrik bertugas di sana,” ujar Harti dalam keterangannya, Rabu (29/04/2026).
Anggota Komisi C DPRK Mansel ini mengaku telah berulang kali menyuarakan persoalan ini dalam forum resmi di lembaga legislatif. Dia menyebut Fraksi PDIP terus mendorong solusi melalui pandangan umum maupun pandangan akhir fraksi, namun hingga kini pemerintah belum memberikan titik terang.
“Pada momentum RDP sudah selalu saya sampaikan dari pandangan fraksi dan pandangan akhir fraksi, tetapi saat ini belum ada titik terang,” ketusnya.
Harti menjelaskan krisis air bersih ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik di Tahota. Banyak tenaga pendidik dan pegawai distrik memilih tidak menetap di tempat tugas karena kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari.
“Kita berharap pemerintah memperhatikan hal ini karena guru-guru mereka sampaikan kekurangan air membuat mereka tidak betah menetap di tempat tugas,” bebernya.
Menurutnya, ketersediaan infrastruktur air bersih menjadi parameter bagi DPRK dalam mengawasi kedisiplinan aparatur sipil negara. Harti menilai pemerintah baru bisa mengevaluasi kinerja pegawai yang malas jika fasilitas dasar seperti air sudah terpenuhi di sekolah, puskesmas, dan kantor distrik.
“Di situ juga nanti ketika pemerintah sudah penyediaan air bersih, seperti di sekolah, puskesmas, dan distrik, kalau masih ada pegawai masih malas/tidak menetap di tempat kerja, kita sudah bisa melihat dan menilai di situ,” tambahnya.
Selain masalah air di Tahota, Harti juga menerima keluhan terkait buruknya infrastruktur di wilayah lain. Masyarakat Kampung Saimeba, misalnya, melaporkan bahwa wilayah mereka masih terisolasi karena ketiadaan akses jalan yang layak dan jaringan komunikasi.
Harti meminta pemkab berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat untuk menambal keterbatasan APBD. Dia menekankan efisiensi anggaran pusat tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat di daerah. (*/red)
