MANOKWARI, LinkPapua.id – DPP Barisan Masyarakat Pengembangan Peningkatan Pembangunan Indonesia (BMP2I) Papua Barat memuji ketegasan Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri yang menyetop izin lanjutan Proyek Strategis Negara (PSN) kelapa sawit. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah berani untuk melindungi tanah ulayat dan hak masyarakat adat di Tanah Papua.

“Terima kasih Gubernur Papua yang tidak memberikan izin lanjutan program kepala sawit di Papua. Kami sangat anjungan jempol dan memberi apresiasi setinggi-tingginya,” ujar Sekretaris Umum DPP BMP2I Papua Barat, Markus Fatem, dalam keterangannya, Rabu (7/1/2026).

Markus menyebut apresiasi tinggi layak diberikan karena Gubernur Fakhiri dianggap sangat memahami aspirasi rakyat kecil. Dia menilai keputusan tersebut membuktikan bahwa keberlangsungan lingkungan lebih utama dibanding ekspansi investasi besar.

“Seharusnya para gubernur-gubernur, bupati/wali kota, yang ada di Papua dapat melihat dan meniru gaya kemimpinan Gubernur Papua yang tidak memberikan izin lanjutan PSN perkebunan sawit sebab akan menimbulkan gelobang penolakan dari masyarakat adat dan orang asli Papua,” katanya.

Kebijakan Gubernur Papua ini diharapkan menjadi standar bagi seluruh kepala daerah lain agar tidak sembarangan melepas lahan kepada investor. Markus mengingatkan bahwa pemaksaan izin kelapa sawit hanya akan memicu gejolak sosial.

Aktivis NGO ini memandang sikap Gubernur Papua sebagai sinyal kuat bagi pemodal agar lebih menghormati hak kedaulatan tanah di Papua. Menurutnya, langkah ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk memberikan proteksi terhadap hutan dan masa depan generasi Papua.

BMP2I Papua Barat berkomitmen mengawal kebijakan ini agar tetap konsisten dijalankan di seluruh tingkatan pemerintahan. Mereka berharap perlindungan terhadap wilayah adat menjadi prioritas utama bagi setiap pemimpin yang ada di wilayah timur Indonesia. (*/red)