MANOKWARI, LinkPapua.id – Kepala Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat Agus Priyono melaporkan capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah hingga semester II 2025 menyentuh angka 65,28 persen. Meski menunjukkan tren kenaikan dibanding tahun sebelumnya, realisasi tersebut tercatat masih belum mampu menembus target nasional yang ditetapkan sebesar 75 persen.
“Untuk pemerintah provinsi memang memiliki tugas yang lebih berat jika dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya di Kantor BPK Perwakilan Papua Barat, Selasa (30/3/2026).
Agus menjelaskan beban kerja administrasi di tingkat provinsi menjadi tantangan tersendiri dalam merespons rekomendasi pemeriksaan. Kondisi ini membuat progres tindak lanjut berjalan lebih kompleks dibandingkan dengan lingkup pemerintah kabupaten atau kota.
“Diperlukan upaya serius agar capaian tindak lanjut ini bisa meningkat dan memenuhi target yang telah ditetapkan,” ucapnya.
Agus menekankan pentingnya komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan perbaikan tata kelola keuangan. Kerja keras jajaran pemda sangat dibutuhkan agar seluruh catatan BPK dapat diselesaikan sesuai standar minimal.
Terkait sebaran wilayah, Kabupaten Teluk Wondama sejauh ini mencatatkan tingkat tindak lanjut hasil pemeriksaan sebesar 59,08 persen. Angka tersebut dinilai masih perlu digenjot secara maksimal agar selaras dengan parameter keberhasilan yang ditentukan BPK. (LP14/red)
