Diangkat Jadi Plt Karo Administrasi Pemprov PB, Helen Firinda Meneteskan Air Mata

Published on

MANOKWARI, linkpapua.com-  Helen Firinda Dewi tak kuasa membendung air mata saat menerim SK Plt Kepala Biro Protokoler Pemprov Papua Barat, Rabu (8/3/2023). Helen mengaku terharu dengan amanah yang diberikan kepadanya.

“Saya terharu sebab tidak menyangka diberikan amanah ini. Padahal masih banyak senior-senior,” tutur Helen.

Dia pun berjanji akan menjalankan amanah yang diberikan dengan baik dengan berpedoman pada aturan yang berlaku. Menurut Helen, dengan amanah ia siap mengabdikan diri pada masyarakat.

Baca juga:  Dilepas Bupati - Wabup, Takbir Keliling Dua Lokasi di Mansel Sukses Digelar

Helen adalah satu dari tiga pejabat plt yang ditunjuk Penjabat Gubernur Paulus Waterpauw. Dua plt lainnya adalah Robert Rumbekwan sebagai Plh Kadis Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Nimbrot Idji selaku Plt Sekertaris Majelis Rakyat Papua (MRP).

“Kepala Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Papua Barat itu ibu sudah purna tugas, ini sebagai langkah untuk mengisi kekosongan jabatan, dengan menunjuk Plt,” kata Paulus Waterpauw.

Baca juga:  Waterpauw Ajak Mahasiswa Polinef Lahirkan Solusi Masalah Papua Barat

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi saat ini sedang berhalangan atau sakit sehingga belum bisa beraktivitas. Agar tak terjadi kekosongan, maka ditunjuk plt.

“Karena beliau juga belum menjalankan tugas dengan baik sehingga perlu kita menunjuk Helen sebagai plt untuk membantu tugas-tugas Kepala Biro,” kata Paulus.

Penjabat gubernur menyebut bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas administrasi di lembaga Majelis Rakyat Papua maka pihaknya menunjuk Nimbrot Idji sebagai Plt. Sekertaris MRP Papua Barat. Ia berharap penunjukan ini bisa mendorong penyelesaian proses administrasi di MRPB.

Baca juga:  Hanya 4 Hari, TNI-Polri Selesaikan Pembangunan 2 Jembatan di Kampung Fakario

“Untuk mendorong percepatan kebijakan di MRP Papua Barat,” katanya

Paulus menambahkan, seluruh kebijakan ini bermuara pada satu tujuan. Yakni menjaga agar tidak terjadi kekosongan jabatan di birokrasi terlalu lama.

“Maka dilakukan pengisian jabatan agar membantu pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya. (LP2/red)

Latest articles

Rektor IHTP: Otsus Papua Harus Jadi Instrumen Perlindungan Orang Asli Papua,...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak dapat dipandang semata sebagai kebijakan transfer anggaran, tetapi merupakan instrumen politik dan pembangunan yang dirancang untuk...

More like this

Rektor IHTP: Otsus Papua Harus Jadi Instrumen Perlindungan Orang Asli Papua, Bukan Sekadar Dana

MANOKWARI, LinkPapua.id – Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak dapat dipandang semata sebagai kebijakan transfer...

Resmi Pimpin JMSI Papua Barat, Valentino Wanma Komitmen Bangun Media Siber Sehat dan Profesional

MANOKWARI- LinkPapua.id – Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, resmi melantik...

Pemprov Papua Barat Ajak JMSI Perkuat Kolaborasi Bangun Daerah dan Tangkal Hoaks

MANOKWARI, LinkPapua.id– Pemerintah Provinsi Papua Barat mengajak Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Papua Barat...