MANOKWARI,Linkpapua.com- Plt Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Papua Barat Jefry Auparay mengatakan, ikan menjadi salah satu komoditi penyumbang inflasi di Manokwari. Ia menyebut, harga ikan yang fluktuatif dipengaruhi oleh dua faktor.
“Pertama tentang masalah cuaca yang tidak bersahabat. Dan kedua keterbatasan bahan bakar minyak (BBM),” jelas Jefry, Senin (8/7/2024).
Menurutnya, keterbatasan BBM menjadi masalah sejak dulu. Pasalnya, hingga saat ini hanya ada satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Papua Barat. Yakni di Manokwari.
Ini kata Jefry tidak sebanding dengan populasi nelayan yang terbilang besar. Saat ini, tercatat ada 4 ribu orang nelayan.
“Kita sudah berkoordinasi dengan Pemkab Manokwari yang punya wilayah. Tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan mengenai pembangunan SPBN tambahan,” ujar Jefry.
Jefry menuturkan bahwa Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (ADART) guna pembangunan SPBN baru berada di Manokwari Selatan. Jika Pemkab Manokwari dapat membebaskan lahan untuk pembangunan SPBN baru tentunya hal ini dapat menjadi solusi.
“Saya pikir jika sudah adanya kebebasan lahan maka saya, bapak Gubernur dan pihak pertamina siap memberikan izin untuk pelaku usaha membangun SPBN menambah 2 SPBN di wilayah Manokwari Selatan,” paparnya.
Jefry menjelaskan, dengan menambah SPBN akan mengatasi problem harga dan kelangkaan ikan.
Permasalahan lain juga datang dari luas wilayah tangkap ikan yang telah dipersempit oleh adanya Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah.
“Untuk mengejar dan menangkap ikan tuna kita harus berada pada posisi 50 mil di laut. Untuk itu maka memerlukan BBM yang cukup, belum lagi ditambah dengan cuaca yang tidak berkompromi dengan nelayan yang pastinya menambah kesusahan nelayan dalam menangkap ikan,” kata Jefry
Jefri menekankan untuk ikan tuna, kakap merah dan ikan lainnya agar diminta mencari pada pukul 5.00 – 06.00 Wit di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Karena pada waktu tersebut nelayan baru membongkar muatannya sehingga ikan masih melimpah.
Tetapi jika menjelang pukul 09.00 Wit ikan-ikan sudah dikirim ke kabupaten lain seperti Pegaf.
“Jam 6 pagi kalo bisa di pelabuhan PPI karena bongkar muat ikan pada posisi itu. Itu ikan terhambur di pelabuhan PPI. Untuk Teman-teman wartawan kita sama-sama pergi ke pelabuhan PPI dan melihat secara langsung,” imbuhnya.
Pemerintah pun tidak bisa membatasi pihak nelayan ataupun pedagang pengumpul ikan untuk menjual ikannya ke daerah lain. Dan jika ikan sudah berpindah ke tangan orang ketiga atau orang keempat maka harganya akan lebih tinggi. (LP14/red)
