MANOKWARI, LinkPapua.com – DPR Papua Barat kecewa dengan sikap Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Papua Barat yang dua kali mangkir dari undangan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV. Padahal, forum tersebut dirancang untuk membahas persoalan serius, seperti banjir, kali jebol, dan proyek pipanisasi air bersih di sejumlah daerah.

“Sudah dua kali kami kirim undangan untuk memastikan lewat RDP Komisi IV, tetapi BWS ini seakan tidak menghormati lembaga,” kata Anggota Komisi IV DPR Papua Barat, Asri, Rabu (23/4/2025).

Komisi IV memanggil BWS untuk meminta penjelasan terkait bencana banjir dan kerusakan infrastruktur sungai di berbagai wilayah, seperti Manokwari, Teluk Bintuni, Kaimana, dan Manokwari Selatan. Selain itu, proyek pipanisasi air bersih di Teluk Bintuni juga menjadi sorotan.

Di Distrik Masni, Manokwari, misalnya, warga terpaksa menggunakan tali sebagai pegangan untuk menyeberang akibat jebolnya Kali Wariori. Situasi serupa terjadi di Teluk Bintuni, air meluap dan merendam permukiman hingga setinggi lutut orang dewasa.

Di Manokwari Selatan, beberapa kali seperti Kali Muto, Kali Mati, dan Kali Waren dilaporkan nyaris jebol. Sementara, di Kaimana air meluap hingga ke kawasan Bandara Utarom.

“Persoalan yang ada di Daerah ini merupakan tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat. Oleh sebab, itu kita memanggil atau mengundang BWS dan juga PUPR Papua Barat untuk menyikapi hal tersebut,” kata Asri.

Dia menegaskan, kendati BWS berada di bawah kementerian secara vertikal, tetap harus bertanggung jawab terhadap kondisi di lapangan.

“Kan, tidak mungkin persoalan-persoalan yang ada kita minta pertanggungjawaban ke kejaksaan atau ke Polda. Sebab, ranahnya bukan mereka, tetapi BWS,” ketusnya.

Meski BWS absen, Komisi IV tetap melanjutkan RDP dengan Dinas PUPR Papua Barat yang diwakili Sekretaris, Kasie OP SDA, Kabid SDA, dan sejumlah staf dari bidang Sumber Daya Air (SDA). (LP2/red)