MANOKWARI, LinkPapua.com – Komisi II DPR Papua Barat menyoroti krisis tenaga pendidik dan tenaga medis di Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel). Kondisi ini dinilai menghambat pemenuhan layanan dasar di daerah tersebut.
Wakil Ketua Komisi II DPR Papua Barat, Rudi Sirua, mengungkapkan temuan itu saat melakukan kunjungan lapangan pada Rabu (18/6) lalu. Dia menyebut banyak sekolah di Mansel, seperti SMP Tapis, kekurangan guru hingga terpaksa mengandalkan tenaga kontrak non-ASN.
“Di sana kami temui sebaran tenaga pendidik yang tidak merata. Bahkan, ada tenaga pendidik yang berstatus pegawai kontrak non-ASN,” ujar Rudi, Kamis (27/6/2025).
Dia menekankan pentingnya pemerataan distribusi guru di setiap sekolah. Menurutnya, Pemda harus menjadikan kebutuhan guru sebagai prioritas jika ingin kemajuan pendidikan bisa tercapai.
“Ini masalah serius karena jika tidak ada guru di satu sekolah, maka siswa/siswi tidak mendapatkan pembelajaran. Tentunya ini sangat menghambat kemajuan pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah yayasan,” katanya.
Kondisi serupa juga terjadi di sektor kesehatan. Rudi menyebut rumah sakit di Mansel kekurangan tenaga medis, yang menurutnya menjadi masalah umum di hampir seluruh Papua Barat.
“Kesehatan ini, kan, nomor satu sesuai dengan misi Papua secara nasional, yaitu Papua Sehat. Tapi, bagaimana jika tenaga pendidik saja masih kurang?” ketusnya.
Karena itu, pihaknya mendorong agar distribusi tenaga medis dilakukan secara merata. Ia juga meminta Pemda menyeleksi dan mengirim putra-putri daerah untuk menempuh pendidikan kedokteran agar dapat kembali melayani masyarakat.
Selain pendidikan dan kesehatan, Komisi II juga menerima aspirasi masyarakat di kampung nelayan Mansel soal kebutuhan infrastruktur. Warga mengeluhkan kerusakan fasilitas akibat ombak besar yang menerjang pesisir saat air pasang.
“Mereka meminta agar dibuatkan pemecah ombak sehingga ketika ombak tinggi dampaknya tidak merusak,” ucapnya.
Aspirasi tersebut, lanjutnya, akan dibawa ke pembahasan di sidang dewan dan menjadi perhatian serius untuk ditindaklanjuti pemerintah daerah. (LP14/red)
