DPR Papua Barat Telah Terima Materi KUA-PPAS

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat telah menerima materi Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun anggaran 2022.

Baca juga:  Ditarget Disahkan 30 November, KUA-PPAS Papua Barat 2022 Rp6,58 Triliun

Wakil Ketua I DPR Papua Barat, Ranley Lolando Mansawan, kepada wartawan mengatakan sesuai informasi dari Sekretaris DPR Papua Barat, materi sudah diterima Sekretariat DPR Papua Barat, Kamis (22/9/2022).

“Kemarin materi sudah dikirim ke DPR. Hari ini materi KUA-PPAS itu sudah dibagikan ke semua anggota,” kata Ranley, Jumat (23/9/2022).

Baca juga:  DAP Domberay Minta Pj Gubernur Papua Barat Perpanjang Masa Jabatan Sekda

Meski materi sudah sampai di DPR, hingga saat ini Badan Musyawarah (Bamus) DPR Papua Barat belum menjadwalkan pembahasan.

Baca juga:  Pangdam XVIII/Kasuari Sambut Hangat Demo Konstruktif Mahasiswa-Alumni di Manokwari

“Materi sudah ada, namun jadwal masih akan dilakukan rapat Bamus,” ucap Ranley.

Dia berharap seluruh anggota yang telah menerima materi KUA-PPAS bisa dipelajari. (LP9/Red)

Latest articles

Serapan Dana Otsus di Papua Barat Baru 48,30%, Wondama Tertinggi-Manokwari Terendah

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Penyaluran dana otonomi khusus (Otsus) untuk 8 pemerintah daerah di Papua Barat baru mencapai 48,30% hingga triwulan III 2026. Teluk Wondama...

Gibran Ingin Mengundurkan Diri dari Wapres

More like this

Serapan Dana Otsus di Papua Barat Baru 48,30%, Wondama Tertinggi-Manokwari Terendah

MANOKWARI, LinkPapua.id – Penyaluran dana otonomi khusus (Otsus) untuk 8 pemerintah daerah di Papua...

Plh Sekda Papua Barat Ajak Warga Teladani Perjuangan Pahlawan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Eduard Nunaki mengajak...

DPRP Papua Barat Kawal Aspirasi Otsus dan DBH Migas ke Jakarta

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat terkait dana otonomi khusus...