Gaji 3.230 ASN Pemkab Bintuni Nunggak, DPRD: Pengelolaan Keuangan Jelek

Published on

BINTUNI, Linkpapua.com – Gaji 3.230 Aparatur Sipil Negera (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni hingga kini belum dibayarkan. DPRD menilai keterlambatan gaji ASN menunjukkan jeleknya pengelolaan keuangan.

“Jadi jelas ini ada kesalahan. Dan menunjukkan jeleknya pengelolaan keuangan daerah,” ujar Anggota DPRD Teluk Bintuni Erwin Beddu Nawawi saat ditemui media ini, Rabu (2/3/2022).

Menurut Erwin, keterlambatan pembayaran gaji bagi ASN terjadi karena kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Padahal selain terjadwal, sistem yang dipergunakan untuk penggajian sudah sangat jelas.

Baca juga:  DPRD Teluk Bintuni Tetapkan APBD 2023 Rp2,7 Triliun

Namun Erwin sedikit memaklumi sebab keterlambatan serupa juga biasa terjadi di beberapa daerah pada setiap awal tahun.

“Memang Januari itu awal tahun anggaran ya, sudah terbiasa terjadi keterlambatan pembayaran gaji ASN. Tapi itu seharusnya sudah bisa diantisipasi sejak jauh hari sebelumnya agar kejadian ini tidak dialami ASN di Bintuni,” katanya.

Baca juga:  DPRD Setujui Raperda RTRW Teluk Bintuni, Segera Disodor ke Kemendagri

Seharusnya kata Erwin, Pemda Bintuni meminimalkan terulangnya keterlambatan gaji. Karena itu sangat dibutuhkan ASN maupun anggota DPRD Bintuni.

“Jangan membiasakan kesalahan yang sama dengan beralasan awal tahun penganggaran. Nah, untuk ke depan harus disiapkan pengkajian dari tahun sebelumnya,” tegas Erwin.

Erwin menekankan, keterlambatan gaji ASN pada tahun ini harus dijadikan pengalaman. Untuk tahun-tahun sebelumnya tidak pernah lewat dari tanggal 10.

Baca juga:  Realisasi di Atas 85 Persen, Bupati Sebut Belanja Teluk Bintuni TA 2020 Cukup Baik

Lebih lanjut Erwin menambahkan, bukan hanya gaji ASN saja, honorer maupun tenaga kontrak lainnya, juga ikut terdampak. Padahal mereka juga punya kebutuhan sehari-hari yang perlu dipenuhi.

“Tahun ini kita sudah terlambat satu bulan lebih. Sejak Februari hingga masuk awal bulan Maret ini. Saya kira ini harus jadi pelajaran. Sekali lagi jangan terus terulang,” pungkasnya. (LP5/Red)

Latest articles

Revisi Perdasus DBH Migas Capai 17 Pasal, DPRP Siapkan Skema BLT...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyusun revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22 Tahun 2022 tentang pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan...

More like this

Revisi Perdasus DBH Migas Capai 17 Pasal, DPRP Siapkan Skema BLT untuk Masyarakat Adat Sebyar

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyusun revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22...

Perdasus DBH Migas Dirombak, Bupati Bintuni Desak Hak Masyarakat Adat Sebyar Jadi Prioritas

MANOKWARI, LinkPapua.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni mendesak perubahan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)...

Skema DBH Migas, Bupati Bintuni Usul 100 Persen Penerimaan Diatur Khusus

MANOKWARI, LinkPapua.id – Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy mengusulkan agar 100 persen penerimaan Dana...