Gubernur Dominggus Lantik Prof Charlie Jadi Kepala Bappeda Papua Barat, Tekankan Perencanaan Berbasis Data

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melantik Prof Charlie Danny Heatubun sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat. Dominggus meminta Bappeda memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data agar kebijakan dan program memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kualitas pembangunan Papua Barat sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan. Perencanaan yang baik harus dimulai dari data yang benar untuk menghasilkan analisis yang tepat guna menghadirkan kebijakan melalui program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Dominggus pada pelantikan yang berlangsung di Ruang Multimedia Lantai III Kantor Gubernur Papua Barat, Selasa (6/10/2026).

Pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi jabatan Kepala Bappeda yang sebelumnya kosong. Dominggus berharap pengisian jabatan itu memperkuat roda pemerintahan dan pembangunan Papua Barat.

Baca juga:  Kelangkaan Elpiji di Manokwari Hentikan Operasional Dapur MBG

Dominggus menilai Bappeda memiliki posisi penting dalam menentukan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Data, informasi, aspirasi masyarakat, potensi daerah, hingga persoalan pembangunan harus dianalisis sebelum diterjemahkan menjadi kebijakan dan program.

Dia meminta Prof Charlie bersama jajaran Bappeda memperkuat fungsi perencanaan, koordinasi, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Bappeda juga diminta tidak hanya menjalankan fungsi administratif.

Dominggus menyebut tantangan pembangunan Papua Barat semakin kompleks. Karena itu, pola perencanaan harus adaptif, inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.

Bappeda diminta menjadi ruang bersama yang mempertemukan pemerintah dengan DPRP, MRP, pemerintah kabupaten, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, perempuan, dan pemuda.

Baca juga:  Pemprov Papua Barat Siapkan Belanja Tak Terduga Rp60 Miliar Lebih

“Pembangunan Papua Barat tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah sendiri. Pembangunan adalah tanggung jawab kita bersama. Karena itu, saya meminta Bappeda untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Selain itu, Dominggus mengingatkan keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah program, besarnya anggaran, atau banyaknya kegiatan. Pemerintah harus mengukur pembangunan dari dampak yang dirasakan masyarakat.

“Ukuran keberhasilan pembangunan adalah seberapa besar perubahan positif yang dirasakan oleh masyarakat sehingga dapat berdampak luas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Dominggus meminta Bappeda memastikan tiga program prioritas Papua Barat, yakni Papua Barat Sehat, Papua Barat Cerdas, dan Papua Barat Produktif, memiliki perencanaan yang terukur. Ketiga program tersebut juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Baca juga:  Waterpauw: Kita Kaya SDA, Harusnya Prevalensi Stunting Bisa Ditekan

Dia meminta jajaran Bappeda mendukung kepemimpinan kepala badan yang baru dan menjaga soliditas organisasi. Ia juga mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Papua Barat.

Lebih lanjut, Dominggus mengingatkan masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak. Menurutnya, penerimaan pajak berperan dalam membiayai pembangunan, terutama infrastruktur dan pelayanan publik.

“Marilah kita taat membayar pajak, karena dengan membayar pajak saudara-saudari ikut andil dalam pembangunan Papua Barat,” tegasnya.

Kepada Prof Charlie, Dominggus meminta amanah sebagai Kepala Bappeda dijalankan dengan komitmen dan integritas tinggi. Dia juga menyampaikan ucapan selamat atas tugas baru tersebut.

“Laksanakan amanah ini dengan penuh komitmen dan integritas tinggi. Selamat bertugas, selamat bekerja,” pesannya. (LP14/red)

Latest articles

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Apindo Waspadai PHK-Serikat Pekerja...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id - Rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2027 sebesar 7,19 persen menjadi Rp4.118.000 mendapat tanggapan berbeda dari kalangan pengusaha dan...

More like this

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Apindo Waspadai PHK-Serikat Pekerja Nilai Kenaikan Sudah Cukup

MANOKWARI, LinkPapua.id - Rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2027 sebesar 7,19...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Derek Ampnir Ungkap Pertimbangan dan Strategi Pengawasan Perusahaan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen Jadi Rp4,118 Juta, Upah Sektor Migas dan Tambang Rp6,303 Juta

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)...