MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat. Penyerahan dokumen dilakukan tepat waktu dibandingkan tahun sebelumnya yang sempat mengalami keterlambatan hingga Mei 2025.

“Tahun 2025 kita mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ini tentu menjadi catatan karena sebelumnya kita meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Dominggus di Kantor BPK Perwakilan Papua Barat, Selasa (31/3/2026).

Dominggus mengakui adanya penurunan kualitas laporan meskipun secara administrasi waktu penyerahan mengalami kemajuan. Dia menjelaskan capaian ini tetap menjadi bahan evaluasi bagi jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.

“Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tetap menjadi hal utama. Ketepatan waktu harus diiringi dengan kualitas laporan yang baik,” tegas Kepala BPK Perwakilan Papua Barat, Agus Priyono.

Agus memberikan apresiasi karena baru kali ini pemerintah daerah di wilayahnya menyerahkan laporan tepat waktu selama masa jabatannya. Namun, dia mengingatkan bahwa aspek kepatuhan dan kualitas data laporan tetap menjadi indikator utama dalam penilaian akhir.

“Sebagai provinsi induk, Papua Barat harus mampu menjadi contoh, baik dalam ketepatan waktu maupun dalam kualitas opini,” katanya.

BPK kini memiliki waktu 60 hari untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap LKPD yang telah diserahkan tersebut. Penilaian nantinya mencakup efektivitas sistem pengendalian internal hingga kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Agus juga mendorong gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk memperkuat pembinaan tata kelola keuangan di tingkat kabupaten dan kota. Hal ini penting mengingat masih ada enam pemerintah daerah lain yang belum menyerahkan laporan akibat kendala kelengkapan data. (LP14/red)