MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengevaluasi pelaksanaan program prioritas pemerintah provinsi sekaligus mempercepat finalisasi paket penunjukan langsung bagi orang asli Papua (OAP). Evaluasi juga mencakup capaian kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dan progres pengadaan barang dan jasa di Papua Barat.
“Setelah semuanya diinput dalam aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), barulah diketahui berapa jumlah paket dan berapa total anggarannya,” kata Dominggus usai rapat evaluasi program OPD di Mansinam Beach Hotel, Manokwari, Jumat (10/7/2026).
Rapat membahas tiga program prioritas, yakni Papua Barat Sehat (PBS), Papua Barat Cerdas (PBC), dan Papua Barat Produktif (PBP). Selain itu, rapat mengevaluasi capaian kinerja semester I 2026 serta progres pengadaan barang dan jasa melalui paket penunjukan langsung maupun lelang umum.
Pembahasan Papua Barat Produktif difokuskan pada pendataan paket penunjukan langsung yang akan dialokasikan bagi OAP di seluruh OPD. Seluruh perangkat daerah diminta segera menginput data paket pekerjaan ke dalam SiRUP agar jumlah paket dan nilai anggarannya dapat dipastikan.
“Saat rapat tadi masih dilakukan proses input karena ada beberapa tambahan. Kami targetkan malam ini selesai sehingga bisa diketahui jumlah total paket yang tersedia,” ujarnya.
Selanjutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat akan menggelar rapat bersama Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor Orang Asli Papua (PAL-KOAP). Rapat itu membahas mekanisme pelaksanaan paket-paket penunjukan langsung bagi OAP.
Rapat juga mengevaluasi implementasi Program Papua Barat Sehat. Dinas Kesehatan Papua Barat disebut sedang menyiapkan sistem dan mekanisme penyaluran program agar dapat dijalankan secara transparan.
Informasi mengenai mekanisme pelaksanaan Program Papua Barat Sehat akan diumumkan kepada masyarakat melalui media massa dan media sosial. Program tersebut diprioritaskan untuk membiayai pelayanan kesehatan bagi OAP.
“Untuk masyarakat non-OAP pembiayaannya melalui BPJS Kesehatan. Sedangkan pelayanan yang belum ditanggung BPJS akan dibiayai melalui Program Papua Barat Sehat,” tutur Dominggus. (LP14/red)
