MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mempercepat penyusunan KUA-PPAS dan APBD Perubahan 2026. Dominggus menegaskan penetapan APBD Perubahan tidak boleh melewati September 2026.

“Proses penyusunan hingga pembahasan APBD Perubahan tidak boleh berjalan lambat karena penetapannya harus dilakukan paling lambat pada September 2026. Jika lewat daripada bulan September, maka akan tertolak di pusat,” ujar Dominggus di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (7/9/2026).

Saat ini Pemprov Papua Barat sedang menyusun KUA-PPAS sebagai dasar pembahasan APBD Perubahan 2026. Dokumen tersebut selanjutnya akan dibawa ke DPRP Papua Barat untuk menjalani pembahasan.

“Kita sedang menyusun KUA-PPAS dan anggaran perubahan. Tim Anggaran Pemerintah Daerah harus proaktif supaya KUA-PPAS dan APBD Perubahan ini bisa segera disidangkan dan ditetapkan,” katanya.

Dominggus meminta TAPD dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera menyelesaikan kebutuhan program dan anggaran. Menurutnya, waktu yang tersedia untuk menyelesaikan tahapan penyusunan hingga pembahasan APBD Perubahan semakin terbatas.

“APBD Perubahan tidak boleh melewati bulan September,” tegasnya.

Dia meminta OPD tidak saling menunggu dalam menyiapkan dokumen anggaran. Percepatan diperlukan agar pemerintah masih memiliki waktu menjalankan program setelah APBD Perubahan ditetapkan.

Selain itu, Dominggus meminta penyusunan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan Papua Barat. Koordinasi antara TAPD dan seluruh perangkat daerah juga diminta diperkuat agar pembahasan anggaran tidak terhambat.

Menurut Dominggus, APBD Perubahan berkaitan dengan kelanjutan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, proses penyusunan hingga penetapannya harus berjalan sesuai tahapan dan batas waktu yang ditentukan.

Dominggus kembali meminta seluruh jajaran Pemprov Papua Barat bekerja lebih cepat. KUA-PPAS dan APBD Perubahan 2026 diharapkan segera disidangkan dan ditetapkan sebelum batas waktu September 2026. (LP14/red)