MANOKWARI, Linkpapua.com – Ratusan tenaga honorer lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat melakukan aksi protes di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD), kawasan perkantoran provinsi, Arfai, Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Senin (27/6/2022).
Aksi tersebut buntut dari hasil yang disampaikan Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, yang menyebut bahwa akan diangkat 439 tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Koordinator aksi, Yan Rumbiak, mengatakan honorer 512 yang tergabung penerimaan CPNS 1.283 orang pada tahun 2018 nasibnya belum jelas.
“Adanya pemisahan penerimaan untuk yang sarjana bisa diangkat menjadi CPNS, sedangkan yang berijazah SMA harus kuliah terlebih dahulu baru tergolong pegawai CPNS,” kata Yan.
Dia juga menyebut bahwa berdasarkan kesepakatan sidang DPR Papua Barat bahwa kepala BKD provinsi sebelumnya mengatakan dengan tegas honorer 512 menjadi PNS bersamaan dengan honorer 731 yang telah di terima menjadi CPNS.
“Mengapa BKD Provinsi Papua Barat tidak melakukan verifikasi data ulang di 731 orang yang sudah menjadi pegawai CPNS,” ucapnya.
Sementara, Kepala BKD Papua Barat, Neles Dowansiba, dihubungi terpisah mengatakan pihaknya sudah berupaya semaksimal untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K.
“Dari 512 orang itu yang diangkat nanti jadi P3K, yakni 439, sedangkan 230 orang lainnya yang masih berijazah SMA sederajat mereka masuk kategori diploma dengan catatan mereka akan disekolahkan,” jelasnya.
“Pemerintah akan menyiapkan anggaran untuk biaya pendidikan lanjutan para lulusan SMA ini,” imbuhnya.
Neles juga menyebut bahwa apa yang telah disampaikan Penjabat Gubernur Papua Barat merupakan upaya terbaik yang mestinya diterima oleh semua pihak.
“Kalau misalnya ada yang keberatan silakan audiensi dengan Pak Gubernur, tetapi apa yang disampaikan Pak Gubernur itu jalan solusi,” tuturnya.
Dalam aksi ini, massa membakar ban di depan pintu utama Kantor BKD Papua Barat. Aksi dikawal oleh Sabhara Polres Manokwari. (LP2/Red)
