MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat meminta pemerintah daerah melakukan pendekatan humanis dalam menangani kasus pencurian patung burung kasuari di Kantor Gubernur. Penanganan tersebut diminta tidak hanya terpaku pada jalur hukum, melainkan turut mengedepankan aspek pembinaan bagi pelaku.
Permintaan ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRP yang digelar di Hotel Aston Niu, Manokwari, Rabu (15/4/2026). Amin Ngabalin selaku Ketua Fraksi Golkar DPRP Papua Barat menyoroti kasus tersebut di hadapan forum.
“Beberapa waktu lalu kita kecurian patung burung kasuari yang viral sampai di mana-mana. Pelakunya sendiri merupakan orang asli Papua (OAP) yang karena tuntutan ekonomi, mau tidak mau melakukan sesuatu yang sangat memalukan,” ujar Amin.
Amin menilai peristiwa ini mencoreng citra daerah sekaligus menjadi cermin kegagalan pemberdayaan masyarakat. Upaya pemberdayaan terhadap OAP dianggap belum berjalan optimal sehingga memicu terjadinya tindak kriminal.
“Ini sangat memalukan dan menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini gagal memberdayakan oknum pelakunya, sehingga ia melakukan perbuatannya,” tegasnya.
Penyelesaian kasus tersebut diminta untuk mempertimbangkan latar belakang sosial ekonomi yang menjerat pelaku. Hal ini diperlukan agar penanganan kasus tidak terkesan kaku dan hanya mengandalkan sanksi pidana semata.
Pendekatan humanis diyakini menjadi solusi bijak untuk memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri. DPRP berharap pelaku nantinya dapat kembali berkontribusi secara positif bagi masyarakat setelah mendapatkan pembinaan.
Pemerintah daerah juga didorong untuk memperkuat program pemberdayaan ekonomi sebagai langkah preventif jangka panjang. Langkah strategis ini dinilai penting guna mencegah munculnya tindak kriminal serupa di masa mendatang. (LP14/red)
