Kanwil Kemenkum Papua Barat Ikuti FGD Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com– Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat (Kanwil Kemenkum Pabar) mengikuti Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) mengenai persiapan teknis dalam evaluasi dan pemantauan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025 secara virtual, Kamis (6/3/2025).

Bertempat di ruang rapat Lt.1 Kanwil Kemenkum Pabar, kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat di Kanwil Kemenkum Papua Barat.

FGD ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait mekanisme evaluasi dan pemantauan pembangunan Zona Integritas di setiap satuan kerja, serta mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul dalam proses pembangunan ZI. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam mencapai standar WBK/WBBM, serta mempersiapkan satuan kerja untuk menghadapi tahapan evaluasi oleh tim penilai internal maupun eksternal.

Dalam sambutannya, Inspektur Wilayah V yang diwakili Auditor Madya, Titut Sulistyaningsih menegaskan bahwa evaluasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata Kelola pengusulan satuan kerja yang akan diusulkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) kepada Tim Penilai Nasional (TPN) sehingga Satuan Kerja menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025 layak untuk diusulkan dan berhasil meraih predikat WBK/WBBM pada tahun 2025 serta mendukung keberlanjutan Pembangunan ZI di lingkungan Kementerian Hukum sebagai bagian dari bukti komitmen Kementerian Hukum dan mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I, Akhmad Hasmy.

“Pentingnya koordinasi dan sinergi dalam evaluasi serta peran strategis tim penilai dalam membangun ZI. Upaya ini sejalan dengan program Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik untuk mencapai pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada masyarakat,”bebernya.(LP3/Red)

Latest articles

DPRK Manokwari Dorong Perubahan APBD 2026 Perkuat Pelayanan Publik

0
MANOKWARI, Linkpapua.id- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari mulai membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon...

More like this

DPRK Manokwari Dorong Perubahan APBD 2026 Perkuat Pelayanan Publik

MANOKWARI, Linkpapua.id- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari mulai...

BKMT Papua Barat Temui Manajemen PELNI di Jakarta, Siapkan Rencana Kerja Sama Edukasi

JAKARTA, LinkPapua.id – Pengurus Wilayah (PW) Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Papua Barat menemui...

Ketua BKMT Papua Barat Novia Utami Audiensi dengan Menag, Serahkan Proposal Sekretariat

JAKARTA, LinkPapua.id – Ketua Umum PW Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Papua Barat Novia...