BINTUNI, linkpapua.com – Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw menyinggung organisasi perangkat daerah (OPD) yang paling banyak menyerap anggaran, namun minus laporan. Ia menyebut, OPD yang malas memberi laporan menghambat kinerja pemerintahan.
“Untuk tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara harus berjalan seperti biasa, mengingat ada beberapa data yang perlu siapkan. Seperti Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang hingga kini sekitar lima OPD belum menyelesaikan laporannya,” terang Kasihiw saat memimpin apel di halaman perkantoran SP 3 Distrik Manimeri, Jumat (8/4/2022).
Kasihiw berharap, lima OPD tersebut segera menyelesaikan tanggung jawabnya. Terutama dinas yang telah menggunakan anggaran besar namun datanya kurang.
“Bahkan datanya tidak ada. Bagaimana kita mau susun. Itu segera harus disiapkan,” perintah Kasihiw.
Selain laporan OPD, Kasihiw juga mengingatkan soal progres terhadap monitoring center for pervention (MCP) dari KPK. Terutama laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang harus diselesaikan.
Kata dia, batas akhir penyerahan LHKPN seharusnya pada Maret kemarin. Namun berbagai kendala, hingga awal April ini masih ada beberapa pejabat yang belum menyetorkan LHKPN.
Dalam kesempatan itu Bupati Kasihiw sempat menyinggung soal daftar ASN dari tahun 2015 yang belum tercatat. Ia menyebutkan ada sekitar 50 orang yang tidak terdata dalam aplikasi.
“Itu sama saja dengan PNS liar karena dia tidak memberikan status kepegawaiannya dan segala sesuatu. Sehingga nanti dalam rangka pengurusan pangkat pensiun dan sebagainya itu akan kesulitan,” ucapnya.
Sebelum mengakhiri amanatnya Bupati Kasihiw menyampaikan, mulai hari ini semua akan bekerja keras bersama agar mempersiapkan penyelenggaraan pengumuman penerimaan CPNS 2022.
“Karena untuk data kita harus segera masuk di BKN (Badan Kepegawaian Negara) juga ke BKN Provinsi, itu segera diselesaikan agar diproses supaya berjalan sesuai dengan jadwal. Karena satu kabupaten terlambat maka akan berpengaruh kepada yang lain,” pungkasnya. (LP5/red)
