Kemenkumham Evaluasi Kerja Sama dengan FNF, Perkuat Rule of Law

Published on

JAKARTA, linkpapua.com– Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Friedrich Naumann Foundation (FNF) melakukan evaluasi perencanaan program ke depan. Kerja sama ini meliputi penguatan di bidang rule of law, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pertemuan dihadiri Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham, Hantor Situmorang. Turut pula Resident Representative Friedrich Naumann Foundation Stefan Diederich dan perwakilan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Bagian Kerja Sama Luar Negeri Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama.

Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham, Hantor Situmorang menyampaikan, kerja sama yang dilakukan saat ini adalah periode ketiga. Karenanya perlu dilakukan evaluasi dan perencanaan atas kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.

“Sesuai dengan program kerja dalam Rencana Induk Kegiatan, maka perlu dilakukan penandantanganan partner agreement yang meliputi Biro Hukerma dan Ditjen HAM,” ucap Hantor Situmorang.

Menurut Hantor, Kemenkumham dan FNF dalam mengimplementasikan kerja sama senantiasa berbasis pada kepentingan publik. Karenanya, kerja sama diharapkan berjalan semakin lancar dan membawa dampak positif bagi masyarakat. (*/red)

Latest articles

Maxim-YPSSI Salurkan Santunan Rp14,6 Juta untuk Driver Kecelakaan di Manokwari

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Maxim bersama Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia (YPSSI) menyalurkan santunan biaya pengobatan sebesar Rp14.651.400 kepada mitra pengemudi berinisial HRS yang mengalami...

More like this

Brigjen Sulastiana Akhiri Masa Tugas di Papua Barat, Sampaikan Pesan Moral ke Personel

MANOKWARI, Linkpapua.id-Mengakhiri masa tugas dan pengabdian, Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol. Dr. Sulastiana, M.Si.,...

Gempa M 7,1 Guncang Maluku Tenggara, Getaran Terasa di Manokwari

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gempa bumi magnitudo (M) 7,1 mengguncang wilayah Maluku Tenggara, Maluku, dan...

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Jakarta, Linkpapua.id - Lebih dari 58.000 kasus pertanahan tercatat masuk ke Kementerian Agraria dan...