MANOKWARI, LinkPapua.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB), Orgenes Wonggor, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua calon siswa yang gagal diterima di SMA Taruna Kasuari Nusantara. Dia mengakui keterbatasan kuota dan kapasitas asrama menjadi hambatan utama sehingga sejumlah anak Papua tidak bisa diterima di sekolah tersebut.
Permohonan maaf itu disampaikan Orgenes Wonggor, yang akrab disapa Owor, dalam pertemuan dengan sejumlah orang tua calon siswa, Rabu (28/5/2025). Turut mendampingi Owor dalam pertemuan itu, yakni Wakil Ketua DPRPB Petrus Makbon dan Syamsuddin Seknun, Ketua Komisi II Ahmad Kuddus, serta anggota Rudi Sirua, Musa Naa, dan Fachry Turah.
Dalam pertemuan itu, para orang tua mengeluhkan anak-anak mereka yang tidak lolos seleksi masuk, khususnya pada tahap psikotes. Sedikitnya sembilan calon siswa dinyatakan gugur, padahal mereka sangat berharap bisa mengenyam pendidikan di sekolah unggulan tersebut.
Menindaklanjuti aspirasi itu, DPRPB telah menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan Dinas Pendidikan dan Kepala SMA Taruna Kasuari Nusantara.
“Hearing dihadiri oleh unsur pimpinan lengkap juga Ketua Komisi II dan perwakilan MRPB. Kami sampaikan permasalahan dan menjelaskan soal animo anak-anak asli Papua yang ingin bersekolah di SMA Taruna cukup tinggi. Prinsipnya bagaimana ada solusi agar anak anak bisa diterima,” ujar Owor.
Dia menegaskan DPRPB telah berjuang maksimal agar kuota siswa yang sebelumnya hanya 112 orang bisa ditambah. Namun, kepala sekolah menyampaikan bahwa penambahan kuota tidak memungkinkan karena keterbatasan ruang kelas dan kapasitas asrama.
Owor mengungkapkan asrama yang idealnya untuk 4 siswa kini dipaksa menampung 8 orang. Pihaknya sudah usulkan agar setidaknya diakomodasi di ruangan yang ada, tapi lagi-lagi tak ada solusi.
“Kita kembali meminta agar anak-anak yang ada di ruangan ini saja yang diakomodir, tetapi itu juga tidak ada solusi. Makanya kadis dan kepsek meninggalkan ruangan rapat,” katanya.
Situasi tersebut membuat DPRPB menyarankan agar persoalan ini dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. “DPRPB sudah berjuang maksimal, tetapi tidak ada solusi yang bisa menjawab. Kami sampaikan permohonan maaf,” ungkapnya
Wakil Ketua DPRPB, Syamsuddin Seknun, menambahkan bahwa pihak sekolah telah diminta membuka data jumlah siswa dan kapasitas asrama. Namun, data menunjukkan kondisi yang memang sudah melebihi batas.
“Jumlah siswa saat ini sudah melebihi batas. Satu ruangan itu diisi 4 orang, tetapi dipaksakan 8 orang. Sistem asrama, maka sekolah tidak miliki solusi lain. Kami tidak dapat titik temu, maka kami minta dinas dan sekolah laporkan ini secara resmi ke gubernur,” tuturnya.
Seknun menyebut meskipun hearing berjalan alot dan tidak menghasilkan solusi langsung, ada hal positif yang bisa dicatat. Dia mengaku sekarang tahu betul bahwa daya tampung sekolah sangat tidak memadai. Atas hal itu, pihaknya meminta pihak sekolah segera menyusun kebutuhan anggaran untuk pembangunan tambahan asrama.
“DPRPB sudah minta ke sekolah buatkan kebutuhan anggaran untuk membenahi sarana yang dibutuhkan. Sesegera mungkin buat anggaran kebutuhan agar kita menambah asrama di sekolah untuk mengakomodir kebutuhan yang akan datang,” paparnya.
Sementara itu, salah satu perwakilan orang tua menyampaikan bahwa mereka telah berusaha mencari jalan keluar, termasuk bertemu dengan Dinas Kehutanan sebagai pemilik lahan sekolah, bahkan siap merogoh kocek pribadi untuk menambah sekat ruangan.
“Kami berani bertemu dengan Kadis Kehutanan, DPRPB. Juga siap keluarkan biaya sendiri untuk sekat ruangan. Ini saran yang diberikan pihak sekolah, kalau kami punya keinginan sendiri tidak mungkin kami datang ke sini. Ini murni keinginan anak-anak sehingga kami berusaha,” ungkap salah seorang perwakilan orang tua siswa. (LP14/red)
