MANOKWARI, LinkPapua.com – Ketua Umum DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Chriswanto Santoso, menghadiri langsung Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) IV DPW LDII Provinsi Papua Barat yang rencananya digelar di aula Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat, Selasa (26/9/2023) nanti.
Chriswanto yang sudah berada di Kabupaten Manokwari, Minggu (24/9/2023), mengatakan selain pemilihan ketua baru, agenda lima tahunan ini juga bersamaan dengan pemekaran kepengurusan LDII Provinsi Papua Barat Daya.
“Kedatangan saya ke Papua Barat untuk dua momentum penting, yaitu menghadiri Muskerwil Papua Barat sekaligus pembentukan kepengurusan Papua Barat Daya setelah adanya pemekaran provinsi,” ujarnya kepada wartawan di salah satu kafe di Manokwari, Minggu (24/9/2023).
Pihaknya juga akan menyosialisasikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP LDII yang akan dilaksanakan pada Oktober 2023 mendatang di Jakarta untuk mengevaluasi program kerja.
“Tentu perlu melakukan evaluasi program kerja mengingat ke depan ini akan ada momen penting pemilu. Apalagi kami merasa suasananya mulai memanas. Tentu kita tidak ingin momen lima tahunan ini justru berdampak negatif bagi bangsa,” katanya.
Ketua DPW LDII Papua Barat, Suroto, mengungkapkan persiapan pelaksanaan Muskerwil kini telah mencapai tahap 90 persen. Muskerwil akan berlangsung di aula Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat. “Tinggal menunggu kehadiran peserta pada pelaksanaan Muskerwil,” ungkapnya.
Menurut Suroto, peserta Muskerwil berasal dari empat DPD di Papua Barat, yaitu DPD LDII Manokwari, Teluk Bintuni, Fakfak, dan Kaimana. Selain itu, DPD LDII Kota Sorong dan Kabupaten Sorong yang akan menjadi pengurus tersendiri di bawah naungan DPW LDII Papua Barat Daya.
Menghadapi Muskerwil ini, LDII telah menyusun sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah. Muskerwil diharapkan akan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan Pemilu 2024 serta membahas tema menuju Indonesia Emas 2045.
Selain pemilihan ketua baru, Muskerwil juga akan membahas dan mendorong deretan program yang akan diterapkan di Papua Barat.
Program-program itu mencakup teknologi digital, ekonomi syariah, pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, energi baru dan terbarukan, serta pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) di tempat-tempat ibadah.
Selain itu, program-program ini juga akan fokus pada ketahanan pangan, swasembada pangan, dan keberlanjutan lingkungan. (LP3/Red)
