Komisi I DPR Papua Barat dan BKD Sinkronisasi Data 512 Honorer

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat melakukan pertemuan bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Barat dan tim honorer 512. Pertemuan membahas kaitan dengan sinkronisasi data.

Ketua Komisi I DPR Papua Barat, Abdullah Gazam, yang dikonfirmasi wartawan, Rabu (21/9/2022), mengatakan pertemuan bersama BKD terkait sinkronisasi data.

Baca juga:  Halalbihalal Paguyuban Demak Bintoro di Mansel, Gubernur Dominggus Ajak Warga Pererat Silaturahmi

“Hasil rapat soal data karena ternyata kesesuaian data 512 sama dengan BKD dan hasil akhir sekitar 384 orang saja,” kata Gazam.

Kemudian, kata dia, Komisi I, Kamis (22/9/2022), akan melanjutkan dengan pembahasan rancangan peraturan daerah khusus (Ranperdasus) pengangkatan 512.

Ranperdasus ini sudah sampai di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dilakukan harmonisasi dan dikembalikan untuk penyesuaian data.

Baca juga:  Fraksi Otsus Minta Masyarakat Papua Barat Dukung PJ Gubernur

“Besok kita selesaikan pertemuan dengan Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) dan paling lambat Senin dokumen sudah sampai di Jakarta. Besok finalisasi Raperdasus,” paparnya.

Ketua Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPR Papua Barat, George Dedaida, berharap finalisasi Ranperdasus segera dilakukan pembahasan.

Baca juga:  Kepala SMA Taruna Kasuari Nusantara Jelaskan Soal Polemik Siswa Tak Lolos Seleksi

“Diharapkan bisa cepat dan dibawa ke rapat Bapemperda. Kita finalkan Ranperda sebagai dasar Perdasus pengangkatan 384,” tuturnya.

Dalam pengangkatan ini, menurut dia, tidak melihat secara umur honorer melainkan kontribusi yang sudah bekerja sejak pertama kali Papua Barat berdiri. (LP9/Red)

Latest articles

Dibuka Wabup Isak Waryensi, Rangkaian Kegiatan Warnai HUT PGRI dan HGN...

0
KAIMANA, linkpapua.com – Ratusan siswa dan para guru dari semua satuan pendidikan di Kota Kaimana, Senin (9/11/2026) menggelar jalan santai menyambut Hari Ulang Tahun...

Bupati Kaimana Sambut Kepulangan Jamaah Umrah

More like this

Tolak Pemangkasan DBH Migas 81 Persen, PAL-KOAP Desak DPRP Perjuangkan Hak Fiskal Papua

MANOKWARI, LinkPapua.id – PAL-KOAP Papua Barat bersama dua organisasi masyarakat lainnya mendesak DPRP Papua...

3 Organisasi Tolak Pemotongan DBH Migas Papua Barat 81 Persen, Minta Prabowo Turun Tangan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Tiga organisasi masyarakat di Papua Barat menolak rencana pemotongan Dana Bagi...

Indeks Pembangunan Manusia Papua Barat Naik di 2026, Pendidikan-Kesehatan Membaik

MANOKWARI, LinkPapua.id – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat naik menjadi 69,30 pada 2026,...