Kompleks KLK Jadi ‘Gudang’, DPRD Manokwari Minta Dikosongkan

Published on

MANOKWARI, linkpapua.com– DPRD Manokwari memprotes keras pengalihan fungsi kompleks Kursus Latihan Kerja (KLK) menjadi gudang penyimpanan peralatan ekspedisi. Dewan meminta agar KLK segera dikosongkan.

Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat DPRD dengan OPD terkait nasib pengungsi korban kebakaran Borobudur.
KLK sendiri sementara ini dijadikan lokasi penampungan para pengungsi.

Kabarnya KLK sudah sejak lama dijadikan tempat menampung sejumlah peralatan penyewaan tenda dan ekspedisi.

Wakil ketua DPRD Manokwari Norman Tambunan meminta dinas terkait untuk menertibkan KLK. Menurutnya, KLK adalah aset pemda dan tidak sepantasnya dijadikan tempat penyimpanan.

Baca juga:  Cleaning Service RSUD Manokwari Temui DPRD, Keluhkan Ketidaksesuaian Gaji dan Tak Ada BPJS

“Tertibkan KLK itu. Kenapa aset pemda digunakan untuk keperluan lain. Apakah mereka pake itu bayar atau hanya dipakai saja. Kalaupun bayar masuknya ke mana,” tegas Norman.

Dalam RDP tersebut, dinas sosial menyampaikan, gedung KLK yang letaknya tidak jauh dari lokasi kebakaran Borobudur itu tidak bisa menampung banyak orang karena sebagian gedung terpakai untuk penampungan barang.

Baca juga:  Basarnas Manokwari Ajarkan Pekerja Media Cara Resusitasi Jantung Paru-Pertolongan Pertama

“Seharusnya KLK itu bisa menampung lebih banyak pengungsi korban kebakaran Borobudur. Tetapi karena ada bagian gedung yang sudah diisi barang-barang sehingga hanya bisa menampung sedikit saja,” jelas Irianto yang mewakili Kepala Dinas Sosial Manokwari.

Dalam RDP ini DPRD Manokwari juga mengusulkan perpanjangan masa tanggap darurat atas peristiwa kebakaran Borobudur. Ini menjadi opsi karena hunian sementara (huntara) yang dinantikan belum siap.

Hanya saja masa tanggap darurat dipastikan tak diperpanjang. Pemkab Manokwari akan memberlakukan status baru yakni masa transisi.

Baca juga:  Pemkab Manokwari dan DPRD Sepakat Bangun Gedung Baru SD Sugumei

Ketua Fraksi Golkar DPRD Manokwari Suriyati Faisal mempertanyakan kesiapan pemda. Pasalnya sampai kini belum ada progres pembangunan huntara.

Problem lain yang muncul, korban kebakaran menolak relokasi ke huntara di Anday. Para korban malah memilih untuk membangun hunian darurat di tempat penampungan sementara.

Karena itu DPRD mendesak Pemda Manokwari menjawab semua persoalan ini. DPRD khawatir jika ini dibiarkan berlarut larut justru akan menimbulkan masalah baru. (LP3/Red)

Latest articles

Pemkab Manokwari Siapkan Digitalisasi Pajak untuk Perkuat PAD

0
MANOKWARI, Linkpapua.id-Pemerintah Kabupaten Manokwari menyiapkan sejumlah strategi untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menjaga kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Bupati...

More like this

Pemkab Manokwari Siapkan Digitalisasi Pajak untuk Perkuat PAD

MANOKWARI, Linkpapua.id-Pemerintah Kabupaten Manokwari menyiapkan sejumlah strategi untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna...

Musorprov KONI Papua Barat Belum Dijadwalkan, KONI Pusat :Kami Masih Tunggu Karateker

MANOKWARI, Linkpapua.id-Agenda Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat hingga...

Ferry Auparay Ajak Semua Pihak Gotong Royong Cegah Karhutla Meluas di Papua Barat

MANOKWARI, Linkpapua.id- Anggota DPR Papua Barat Ferry Auparay mengajak seluruh pihak untuk bergotong royong...