MANOKWARI, Linkpapua.com – Pertemuan Pemkab Manokwari, DPRD, dan korban kebakaran Borobudur, Jumat (25/2/2022), tak menemui titik terang. Pemkab menawarkan relokasi, tetapi warga ngotot bertahan di lokasi.

Wakil Bupati Edi budoyo mengungkapkan, relokasi ini adalah opsi terbaik. Pemerintah kabupaten sudah menyiapkan lahan. Adapun pembangunan fisiknya menjadi domain Pemprov Papua Barat.

“Kami juga mengusulkan secara berjenjang melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan juga melanjutkan ke Kementerian PUPR supaya dibangunkan perumahan nelayan. Itu yang diperjuangkan pemkab,” jelas Edi.

Seperti diketahui sejak kebakaran melanda, sebagian besar warga Borobudur masih memilih bertahan di lokasi. Meski harus menempati permukiman darurat.

Mereka menolak relokasi karena alasan mata pencarian. Mereka adalah nelayan. Lokasi yang ditawarkan pemerintah dinilai tak strategis bagi nelayan.

Para korban ini justru mendesak pemerintah membangun rumah layak huni dan jembatan untuk para nelayan di lokasi yang sama.

Banyak juga dari warga yang menolak untuk pindah dari Borobudur karena alasan keamanan. Di tempat yang baru dinilai tak aman.

Selain itu, mereka juga mendesak dibangun MCK dan sumur sebagai sumber air bersih di lokasi sekarang.

“Karena itu kami tidak mau direlokasi. Kami sebagian besar nelayan dan tempat yang cocok buat kami hanya di sini,” ucap seorang warga.

Sebagian dari mereka juga berprofesi sebagai asongan. Jika direlokasi ke Anday, akan jauh dari pelabuhan, tempat mereka berjualan.

Menanggapi belum adanya titik temu, Mugiono, Anggota DPR PB menilai, pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi mereka. Menurutnya ini hal yang urgen.

“Ini dilematis. Pembangunan akan dilakukan oleh provinsi, lahan akan disediakan oleh kabupaten. Tetapi masyarakat tidak menyetujui itu. Mereka lebih memilih untuk menetap di Borobudur dengan alasan keamanan,” kata Mugiono.

Karena itu menurutnya harus ditemukan solusi terbaik. (LP8/Red)