MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani meminta pelaksanaan APBD perubahan (APBD-P) 2026 tidak hanya mengejar tingginya serapan anggaran. Dia menekankan kualitas belanja dan manfaat yang diterima masyarakat harus menjadi ukuran pelaksanaan anggaran.
Menurutnya, kemampuan fiskal Papua Barat masih terbatas, sementara kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik terus meningkat. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih cermat menentukan prioritas dan disiplin mengelola anggaran.
“Seluruh catatan dan rekomendasi fraksi-fraksi akan menjadi perhatian sungguh-sungguh pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut,” ujar Lakotani saat rapat paripurna DPRP Papua Barat di Aston Niu Hotel, Manokwari, Rabu (30/9/2026).
Lakotani mengatakan catatan DPRP tidak berhenti sebagai bagian dari dokumen persetujuan anggaran. Rekomendasi tersebut akan digunakan untuk menyempurnakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan daerah.
Dia juga meminta jajaran pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan program setelah seluruh tahapan Perubahan APBD selesai. Percepatan tersebut tetap harus menjaga kualitas pelaksanaan dan tertib administrasi.
“Percepatan harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, tertib administrasi, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukan hanya mengejar tingkat penyerapan anggaran, tetapi memastikan kualitas belanja dan manfaatnya sampai kepada masyarakat,” katanya.
APBD-P 2026, lanjut Lakotani, harus merespons dinamika pembangunan dan kebutuhan mendesak hingga akhir tahun anggaran. Program yang dijalankan juga harus memastikan sasaran pembangunan dapat tercapai.
Menurut Lakotani, pemerintah daerah dan DPRP memiliki fungsi serta kewenangan masing-masing dalam pengelolaan pemerintahan. Namun, keduanya memiliki tujuan yang sama untuk menghadirkan pembangunan berkualitas dan pelayanan publik yang lebih baik.
Dia menyebut perbedaan pandangan selama pembahasan anggaran merupakan bagian dari dinamika pemerintahan. Setelah keputusan diambil, seluruh pihak perlu memastikan keputusan tersebut dilaksanakan secara konsisten.
Papua Barat masih menghadapi kebutuhan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, lapangan kerja, ekonomi masyarakat, infrastruktur dasar, konektivitas, dan pelayanan publik. Pembangunan karena itu diarahkan pada program yang memberikan dampak terukur dan berkelanjutan, terutama bagi Orang Asli Papua tanpa mengabaikan pelayanan bagi seluruh masyarakat.
“APBD merupakan investasi kebijakan yang menunjukkan seberapa jauh pemerintah hadir menjawab kebutuhan masyarakat,” ucapnya
Sementara itu, Ketua DPRP Papua Barat Orgenes Wonggor mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan APBD-P 2026. Dia mengatakan dinamika persidangan selama tiga hari berjalan dengan baik.
“Selama tiga hari dinamika persidangan dan hearing berjalan dengan baik. Semua ini untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang disampaikan melalui masing-masing fraksi dan komisi,” sebutnya.
Orgenes juga menyampaikan terima kasih kepada wartawan dan tokoh agama yang mengikuti jalannya persidangan. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak membantu menyampaikan kerja DPRP kepada masyarakat.
Dengan berakhirnya rangkaian pembahasan, Orgenes menegaskan seluruh proses persidangan telah sampai tahap akhir. Namun, berakhirnya sidang tidak berarti berakhir pula pengawasan. (LP14/red)
