MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani menegaskan tata kelola hutan harus menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat. Dia meminta pemanfaatan sumber daya hutan berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Rakornis (Rapat Koordinasi Teknis) adalah forum strategis untuk menyelaraskan program, mengevaluasi pelaksanaan, dan merumuskan langkah pembangunan kehutanan yang sesuai dengan karakteristik Papua Barat. Saya berharap forum ini menghasilkan rekomendasi yang dapat dilaksanakan secara nyata,” ujar Lakotani saat membuka Rakornis Kehutanan Papua Barat 2026 di Swiss-Belhotel Manokwari, Selasa (20/10/2026).

Lakotani menyebut hutan Papua Barat memiliki fungsi ekologis yang jauh melampaui pemanfaatannya sebagai sumber ekonomi. Hutan menjadi penyangga kehidupan, pengatur ekosistem, penyimpan karbon, sumber air, sekaligus habitat keanekaragaman hayati.

Karena itu, dia meminta kebijakan kehutanan mempertimbangkan aspek ekologis, ekonomi, sosial, dan budaya. Menurutnya, hutan juga berkaitan erat dengan sejarah, identitas, serta pengetahuan tradisional masyarakat adat.

Lakotani menegaskan pembangunan tidak semestinya dipertentangkan dengan pelestarian hutan. Dia meminta kedua kepentingan tersebut berjalan beriringan agar pemanfaatan sumber daya alam tetap menjaga kelestarian lingkungan.

“Tugas kita bukan mempertentangkan pembangunan dengan pelestarian hutan, melainkan membuat keduanya berjalan bersama,” katanya.

Dia mengatakan transformasi tata kelola kehutanan perlu disertai penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan data yang akurat, pemanfaatan teknologi, serta koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, pemerintah pusat, dan para mitra.

Lakotani meminta masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan ditempatkan sebagai mitra utama pemerintah. Pengetahuan lokal masyarakat adat dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan hutan.

Menurutnya, perhutanan sosial menjadi salah satu instrumen untuk membuka peluang bagi masyarakat mengelola kawasan hutan secara produktif dan berkelanjutan. Namun, pemberian akses pengelolaan harus disertai pendampingan agar masyarakat mampu mengembangkan usaha.

Masyarakat juga membutuhkan penguatan kelembagaan kelompok, kemampuan menyusun rencana usaha, keterampilan menjaga kawasan, hingga akses pemasaran. Dukungan tersebut diperlukan agar pengelolaan hutan dapat menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan.

“Program ini perlu didukung pendampingan, penguatan kelembagaan kelompok, dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar masyarakat memperoleh pendapatan dari usaha yang legal, produktif, dan berkelanjutan,” tuturnya.

Lakotani turut mendorong integrasi sektor kehutanan dengan program Papua Barat Produktif. Dia menilai hasil hutan bukan kayu, seperti madu, rotan, sagu, kulit masoi, dan berbagai buah lokal, berpotensi menjadi sumber pendapatan masyarakat jika dikelola secara berkelanjutan.

Dia mengingatkan masyarakat tidak boleh terus berada pada posisi sebagai penjual bahan mentah. Pemerintah perlu mendorong keterampilan pengolahan dan pengemasan serta membangun kemitraan dengan koperasi dan pelaku usaha agar nilai tambah produk hutan dapat dinikmati masyarakat di daerah.

Pada saat yang sama, pengembangan ekonomi kehutanan harus tetap berjalan dalam kerangka ekonomi hijau. Lakotani meminta pencegahan kebakaran hutan dan lahan, perlindungan tutupan hutan, serta rehabilitasi kawasan diperkuat untuk menghadapi tekanan perubahan iklim.

“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi,” sebutnya.

Lakotani berharap Rakornis Kehutanan 2026 tidak berhenti pada forum koordinasi atau menghasilkan dokumen rekomendasi semata. Dia meminta hasil pembahasan diterjemahkan menjadi langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola kehutanan sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan Papua Barat.

“Mari kita jaga hutan, kuatkan kelembagaan, kembangkan ekonomi produktif masyarakat, dan wariskan lingkungan yang lestari bagi generasi mendatang,” ucapnya. (LP14/red)