Massa Solidaritas Rakyat Papua Datangi MRP, Tuntut Penutupan Perusahaan Asing

Published on

MANOKWARI, Linkpaabarat.com – Gabungan organisasi yang mengatasnamakan diri Solidaritas Rakyat Papua, Rabu (7/4/2021) mendatangi kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat. Mereka menuntut ditutupnya perusahaan asing di tanah Papua.

Massa yang datang diterima oleh Ketua MRP dan sejumlah anggota lainnya. Pengunjuk rasa mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian.

“Tutup perusahaan asing di tanah Papua. Selama ini karena investasi mereka rakyat Papua menjadi korban. Sehingga pemerintah harus meninjau investasi tersebut. Yang sudah melakukan investasi harus rehabilitasi lingkungan yang kena dampak,” ujar salah seorang pengunjuk rasa.

Baca juga:  HMI Diminta Tetap Jaga Independensi di Pemilu

Ketua MRP Papua Barat Maxi Nelson Ahoren menyebutkan tuntutan tersebut juga menjadi perhatian lembaganya. Ia mengaku ikut merasakan apa yang menjadi kegelisahan rakyat Papua.

Baca juga:  Serahkan Sertifikat Pendidik di Manokwari, Dr Suriel Mofu Bicara Reputasi Dosen

“MRP menjunjung tinggi apa yang disampaikan oleh masyarakat Papua. Apa yang disampaikan oleh saudara memang juga sesuai dengan yang kita rasakan dan itu tertuang dalam hasil rapat dengar pendapat belum lama ini. MRP juga meminta agar pembahasan Rancangan Undang-undang Otsus harus melibatkan OAP, termasuk membuka dialog,” jelasnya.

Baca juga:  Gandeng SKK Migas Pamalu dan K3S, PWI Papua Barat Gelar UKW

Dikatakannya, selama ini pihaknya meminta agar setiap perusahaan yang masuk di Papua Barat harus mendapat pertimbangan dari MRP Papua Barat. Namun itu tidak pernah terealisasi.

Massa berharap MRP meneruskan aspirasi itu agar bisa ditindaklanjuti. Usai menyampaikan aspirasi, massa lalu membubarkan diri dengan tertib. (LPB3/red)

Latest articles

DPRK Teluk Wondama Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025, Minta Pemkab Benahi PAD

0
TELUK WONDAMA, LinkPapua.id – DPRK Teluk Wondama, Papua Barat, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Meski...

More like this

Tak Terhalang Domisili, Peserta JKN Asal Biak Rasakan Pelayanan Optimal di Manokwari

MANOKWARI, LinkPapua.id – Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) asal Kabupaten Biak, Papua, tetap memperoleh...

Dominggus Letakkan Batu Pertama Pembangunan Gereja GKI Betel Bremi, Sumbang 500 Sak Semen

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung...

Raker Apindo Papua Barat Bahas Penguatan Investasi-Penciptaan Lapangan Kerja

MANOKWARI, LinkPapua.id– DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Papua Barat menggelar Rapat Kerja (Raker) I...