MANOKWARI, LinkPapua.id – Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Abdollah Baraweri meminta kandidat ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat tidak membawa-bawa identitas adat dan suku dalam pencalonan. Menurutnya, pemilihan ketua KONI harus mengedepankan profesionalitas dan mekanisme organisasi olahraga.
“Kepemimpinan KONI Papua Barat merupakan ranah profesional. Tidak ada kaitannya dengan wilayah adat atau suku tertentu. Persaingan menjadi ketua KONI semestinya mencerminkan profesionalitas dan dukungan dari cabang olahraga (cabor) serta pihak-pihak yang memang memiliki hak dalam organisasi,” kata Abdollah dalam keterangannya, Rabu (9/9/2026).
Pernyataan itu disampaikan Abdollah menyikapi sejumlah nama yang diwacanakan menjadi kandidat ketua KONI Papua Barat dalam Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI Papua Barat. Nama yang mencuat di antaranya mantan Bupati Pegunungan Arfak (Pegaf) Yosias Saroi yang juga Ketua DPD Partai NasDem Papua Barat serta Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Papua Barat.
Abdollah menilai kepemimpinan KONI Papua Barat merupakan ranah profesional dengan aturan dan mekanisme organisasi tersendiri. Karena itu, proses pemilihan ketua KONI tidak semestinya dikaitkan dengan wilayah adat atau kepentingan kesukuan.
Dia menyayangkan apabila isu adat dan suku justru lebih ditonjolkan dalam proses pemilihan Ketua KONI. Menurutnya, perhatian terhadap atlet seharusnya menjadi prioritas, termasuk penyelesaian persoalan hak dan bonus atlet yang masih menjadi keluhan.
“Giliran atlet mengeluh meminta pertanggungjawaban atas janji bonus, tidak ada yang peduli. Tetapi, ketika urusan siapa yang mau maju sebagai ketua KONI, ada pihak yang mengglorifikasi adat dan kesukuan. Kami MRP minta berhenti melebih-lebihkan adat dan suku untuk kepentingan siapapun,” tegasnya.
Selain itu, Abdollah meminta para kandidat ketua KONI Papua Barat menertibkan tim pendukung masing-masing jika ditemukan upaya membawa identitas adat dan suku dalam proses pencalonan. Dia menilai kandidat juga perlu bertanggung jawab apabila tim pendukungnya menggunakan identitas tersebut untuk kepentingan pencalonan.
“Para kandidat ini seharusnya menertibkan timnya yang menggunakan adat dan suku untuk urusan ketua KONI. Jika tidak ada perhatian, artinya para kandidat ini juga turut menikmati pengglorifikasian hal tersebut,” ujarnya.
Dia menegaskan adat dan suku merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat Papua, tetapi tidak seharusnya digunakan untuk memenangkan kepentingan dalam organisasi olahraga. Menurutnya, setiap orang memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai ketua KONI Papua Barat sepanjang memenuhi persyaratan dan memperoleh dukungan sesuai mekanisme organisasi.
Abdollah berharap Musorprov KONI Papua Barat berjalan demokratis dan profesional. Dia meminta proses tersebut mengedepankan pembinaan olahraga serta peningkatan prestasi atlet Papua Barat, bukan menjadi arena pertarungan identitas adat maupun kesukuan.
“Setiap organisasi punya aturan main. Urusan adat dan suku tidak ada kaitan dengan KONI. Silakan berurusan dengan cabor, bukan menghilangkan suku tertentu atau adat tertentu,” jelasnya. (LP14/red)
