MANOKWARI, LinkPapua.id – Anggota DPR Papua Barat jalur otonomi khusus (otsus) Mudasir Bogra berkomitmen menuntaskan data base orang asli Papua (OAP) pada periode keduanya. Menurutnya, data tersebut menjadi dasar penting dalam pelayanan publik dan perencanaan pembangunan di Papua Barat.

“Dari periode pertama memang data base OAP belum tuntas. Olehnya, saya berkomitmen di periode ini akan berusaha menuntaskan. Data base OAP merupakan dasar dari pelayanan publik kepada OAP terutama dalam lingkup otsus,” ujar Mudasir kepada wartawan usai pelantikan DPR Papua Barat jalur otsus di Hotel Aston Niu, Manokwari, Senin (6/10/2025).

Mudasir menilai selama ini pemerintah masih belum memiliki data OAP yang akurat. Ia menegaskan pendataan ke depan harus detail dan mencakup seluruh wilayah Papua Barat by name by address.

Selain soal data OAP, Mudasir juga menyoroti penerimaan CPNS di Papua agar memprioritaskan masyarakat asli. Ia khawatir arus migrasi besar tanpa pengawasan dapat memicu ketimpangan baru.

“Di Papua ini diberlakukan program otsus, olehnya masyarakat OAP harus lebih diprioritaskan. Jangan mereka di nomor duakan di negerinya sendiri,” ucapnya.

Mudasir meminta pemerintah daerah berhati-hati dalam proses rekrutmen CPNS agar tidak mengabaikan hak OAP. Ia menilai kebijakan afirmatif penting agar masyarakat asli bisa lebih berdaya.

“Kita punya penduduk saat ini baik OAP maupun warga nusantara yang sudah menetap lama di Papua masih banyak yang belum mendapatkan tempat yang semestinya. Tidak melarang penerimaan penduduk dari luar tapi harus dibatasi,” tuturnya.

Politikus asal Kaimana itu bersyukur bisa kembali duduk di DPR Papua Barat melalui jalur otsus. Ia menganggap kepercayaan dari dewan adat dan masyarakat Kaimana sebagai amanah besar yang harus dijaga.

“Saya sangat bersyukur dan berterima kepada dewan adat Kaimana yang telah merekomendasikan saya untuk menjadi anggota DPRP juga masyarakat adat di Kaimana,” ucapnya.

Mudasir menegaskan masa jabatan keduanya akan difokuskan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah periode sebelumnya, terutama penyusunan data OAP yang valid dan kebijakan afirmatif bagi masyarakat asli Papua. (LP14/red)