MANOKWARI, Linkpapua.id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari bersama DPRK Manokwari berpacu dengan waktu untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2026.
Persetujuan Ranperda APBD-P 2026 tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRK Manokwari yang digelar secara maraton pada Rabu (30/9/2026) sejak pagi hingga sekitar pukul 23.00 WIT.
Sebelum persetujuan, sejumlah tahapan pembahasan dilaksanakan, mulai dari penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok khusus, tanggapan Bupati Manokwari, hingga pandangan akhir fraksi.
Setelah melalui seluruh tahapan tersebut, DPRK Manokwari bersama Pemkab Manokwari akhirnya menyepakati Ranperda APBD-P Tahun Anggaran 2026.
Ketua DPRK Manokwari, Jhoni Muid, yang memimpin rapat paripurna mengatakan, APBD-P bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi menjadi instrumen untuk menyesuaikan target pendapatan daerah dengan kondisi terkini serta mengoptimalkan belanja pada sektor-sektor prioritas.
Menurutnya, perubahan APBD juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan mendesak yang muncul di tengah tahun anggaran.
“Perubahan APBD bukan hanya sekadar dokumen anggaran. Perubahan APBD diarahkan untuk menyesuaikan target pendapatan daerah dengan kondisi terkini, mengoptimalkan belanja daerah pada sektor prioritas, serta menjawab kebutuhan mendesak di tengah tahun,” ujarnya.
Jhoni menegaskan, proses pembahasan APBD-P 2026 harus berjalan secara transparan dan akuntabel. Dengan disepakatinya APBD-P tersebut, seluruh pihak diharapkan menjaga komitmen dalam melaksanakan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga mendorong penguatan sinergi antara eksekutif dan legislatif agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Manokwari dapat berjalan secara merata.
Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indou menyampaikan bahwa persetujuan Ranperda APBD-P 2026 merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjadi wujud kesepahaman dan komitmen politik anggaran antara pemerintah daerah dan DPRK.
Menurutnya, berbagai catatan dan masukan yang disampaikan DPRK merupakan bagian dari mekanisme pembahasan untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Bupati mengingatkan agar pelaksanaan APBD-P 2026 dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, mengingat waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa relatif singkat.
“Dalam kondisi fiskal yang harus kita kelola secara hati-hati, sisa waktu tahun 2026 tidak boleh membebani APBD dengan kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak,” tegasnya.
Ia meminta seluruh pihak memprioritaskan penyelesaian program dan kegiatan yang telah dimulai, termasuk memenuhi belanja wajib serta menyelesaikan kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga.
Selain itu, anggaran perubahan diharapkan tetap diarahkan untuk melindungi pelayanan dasar masyarakat dan menuntaskan program-program prioritas tahun 2026.
“Yang sudah dimulai harus diselesaikan. Belanja wajib harus menjadi perhatian, kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga diselesaikan, pelayanan dasar masyarakat dilindungi, serta program prioritas tahun 2026 dituntaskan,” katanya.
Bupati juga menekankan pentingnya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Dengan disetujuinya Ranperda APBD-P 2026, tahapan selanjutnya akan dilanjutkan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari penjabaran, APBD Perubahan 2026 terdiri dari Pendapatan Daerah Rp 1.351.408.430.270,belanja daerah Rp 1.404.632.430.270 sehingga defisit Rp 53.224.000.000.(LP3/Red)
