Orasi Ilmiah di Wisuda UNCRI, Wakapolda Papua Barat Kritik Tambang Eksploitatif

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol Dr Sulastiana melontarkan kritik tajam terhadap semrawutnya tata kelola sektor pertambangan di wilayah Papua Barat yang dinilai masih jauh dari prinsip keadilan. Ia menyoroti pola pembangunan sumber daya alam saat ini yang masih mengesampingkan hak-hak masyarakat adat dan kelestarian ekosistem lingkungan hidup.

“Sudah saatnya menata pembangunan SDA dengan paradigma baru, bukan menempatkan izin lebih cepat dari dialog, atau produksi lebih utama dari perlindungan,” tegas Sulastiana saat menyampaikan orasi ilmiah dalam wisuda perdana Universitas Caritas Indonesia (UNCRI) di Manokwari, Sabtu (28/3/2026).

Pola eksploitasi yang terjadi selama ini dianggap hanya mengejar keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang berkepanjangan. Konflik lahan yang terus berulang dengan masyarakat hukum adat menjadi bukti nyata bahwa perlindungan terhadap pemilik ulayat masih sangat minim.

Baca juga:  Polda Tetapkan 9 Tersangka Tambahan Penyerangan THM Sorong

“Kerusakan lingkungan bukan hanya soal ekologi, tapi juga memicu krisis sosial yang akan diwariskan ke generasi berikutnya,” ujarnya di hadapan ratusan wisudawan dan tamu undangan.

Sulastiana menawarkan lima prinsip tata kelola pertambangan berbasis risiko sebagai langkah koreksi total atas praktik tambang yang destruktif. Salah satu poin utamanya adalah penerapan free, prior and informed consent (FPIC) yang wajib menjadi syarat mutlak sebelum aktivitas pertambangan dimulai.

Baca juga:  Tutup Bimtek E-Purchasing, Staf Ahli Gubernur PB: Mau Tak Ada Masalah, Lelang Sesuai Aturan

Prinsip tersebut menekankan bahwa persetujuan masyarakat adat tidak boleh hanya menjadi sekadar formalitas administratif di atas kertas. Pengakuan wilayah adat secara hukum harus diletakkan sebagai fondasi utama dalam setiap pengambilan kebijakan strategis sektor ekstraktif.

Wakapolda juga menuntut adanya transparansi dalam pembagian manfaat hasil tambang yang selama ini dinilai masih sangat timpang bagi penduduk lokal. Ia mendorong perbaikan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi, hingga perlindungan khusus bagi perempuan adat yang terdampak operasional perusahaan.

“Generasi muda harus berani mengambil peran, bukan sekadar menjadi penonton dalam pengelolaan sumber daya alam di daerahnya,” ucapnya memotivasi para sarjana baru.

Baca juga:  Haryono May: Golkar se-Papua Barat Solid Menangkan Prabowo-Gibran  

Pengawasan kolaboratif yang melibatkan akademisi, tokoh agama, hingga lembaga independen turut diusulkan guna menjamin akuntabilitas sosial di lapangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa batas-batas operasional tambang tidak melanggar wilayah dengan kerentanan ekologis tinggi.

Pemetaan risiko yang komprehensif dianggap menjadi kunci untuk membedakan perlakuan antara komoditas emas, minyak, hingga gas bumi. Pemerintah daerah pun didesak untuk segera membenahi regulasi agar ketimpangan ekonomi dan konflik horizontal tidak semakin meluas di Papua Barat. (LP14/red)

Latest articles

Joko Lingara Terpilih Aklamasi Pimpin PMI Teluk Bintuni 2026-2031

0
TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Wakil Bupati (Wabup) Joko Lingara terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, periode...

Gempa Bumi M 7,2 Guncang Maluku Barat Daya

More like this

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Apindo Waspadai PHK-Serikat Pekerja Nilai Kenaikan Sudah Cukup

MANOKWARI, LinkPapua.id - Rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2027 sebesar 7,19...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Derek Ampnir Ungkap Pertimbangan dan Strategi Pengawasan Perusahaan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen Jadi Rp4,118 Juta, Upah Sektor Migas dan Tambang Rp6,303 Juta

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)...