MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan berlangsung 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 588 petugas lapangan disiapkan untuk melakukan pendataan usaha dan rumah tangga di seluruh wilayah Papua Barat.

“Saya imbau kepada seluruh masyarakat Papua Barat, mari kita dukung dan sukseskan Sensus Ekonomi 2026,” ujar Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani saat memimpin apel gabungan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (15/6/2026).

Sensus Ekonomi 2026 menjadi program nasional untuk memotret kondisi usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat. Data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan program dan kebijakan pembangunan pemerintah.

Lakotani mengatakan pencanangan sensus diawali dengan pendataan di kediaman Gubernur Papua Barat. Kepala BPS Papua Barat Merry juga dijadwalkan turun langsung memantau pelaksanaan pendataan.

“Hasil sensus ini akan menjadi data penting bagi pemerintah dalam menyusun berbagai program pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Merry menjelaskan sensus bertujuan memetakan karakteristik usaha serta struktur perekonomian daerah. Pendataan juga mencakup perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan.

“Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memotret karakteristik usaha, melihat struktur ekonomi, ekonomi digital, dan ekonomi lingkungan,” tuturnya.

Pendataan akan dilakukan secara door to door terhadap berbagai unit usaha yang berada di lingkungan rumah tangga. Rumah tangga juga menjadi bagian dari objek yang didata selama pelaksanaan sensus hingga akhir Agustus 2026.

Merry berharap masyarakat menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang benar. Partisipasi warga dinilai menentukan kualitas data yang dihasilkan.

“Keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang lengkap dan benar,” ucapnya. (LP14/red)