MANOKWARI,Linkpapua.com – Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Ali Bahan Temongmere mengatakan, pemerintah pusat mengucurkan anggaran Rp17,25 triliun untuk Papua Barat di 2024. Anggaran ini seharus bisa digunakan untuk menghadirkan kemakmuran bagi rakyat.
“Kontribusi anggaran ke dalam pertumbuhan ekonomi Papua Barat sangat besar. Karena itu, ini harus dikelola secara hati-hati, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Agar dapat menghasilkan output yang mempunyai nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Ali Baham saat pengukuhan Lepot Setyanto sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat di Auditorium PKK Provinsi Papua Barat, Rabu (24/1/2024).
Ali Baham merinci, anggaran Rp17,25 triliun yang dikucurkan pemerintah pusat ke Papua Barat terdiri atas Rp11,35 triliun merupakan dana transfer ke daerah (TKD) dan Rp5,9 triliun berupa belanja kementerian dan lembaga. Ini kata dia, menandakan pentingnya instrumen APBN dalam mengintervensi kegiatan ekonomi masyarakat.
“Sehingga kita berharap dari sini dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang postif dan mendorong kesejahteraan rakyat,” terang Ali Baham.
Karena itu, Ali Baham menyampaikan harapannya atas peran dan kontribusi perwakilan BPKP ke depan. Ia ingin BPKP tetap bisa mengawal program utama Pemprov di tahun 2024 ini.
Adapun program itu antara lain, penanganan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh investasi pada sektor-sektor strategis daerah, penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan dan pemantapan pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, serta kelola pemerintahan yang baik untuk mendukung jangkauan dan kualitas dan pelayanan publik.
“Termasuk tata kelola badan layanan umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Papua Barat,” katanya.
Ali Baham mengatakan, ada beberapa hal yang masih menjadi masalah utama di Papua Barat. Yakni angka stunting yang masih tinggi, rendahnya nilai IPM, presentase kemiskinan yang tinggi, kualitas konektivitas wilayah belum memadai, serta pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah rata-rata nasional.
Oleh karena itu ia menuturkan dibutuhkan upaya seluruh pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut.
Turut Hadir dalam pengukuhan tersebut Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Muhammad Musa’ad dan Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan BPKP Iwan Taufik, Pangdam XVIII Kasuari, Pj Sekda Papia Barat, Yacob Fonataba, Forkopimda Papua Barat, para Kepala Daerah se-Papua Barat dan undangan lainnya. (LP12/red)
