MANOKWARI, LinkPapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) bertekad memenuhi komitmen untuk eliminasi AIDS, tuberkulosis (TBC), dan malaria pada 2030. Khusus untuk eliminasi malaria ditarget lebih cepat, yakni pada 2027.

Merealisasikan target itu, Asosiasi Dinas Kesehatan Seluru Indonesia (Adinkes) melaksanakan lokakarya petunjuk teknis integrasi AIDS-TBC-malaria (ATM) dan penyusunan dokumen perencanaan kabupaten/kota di Papua Barat, Rabu (8/2/2023).

Ketua panitia lokakarya, Suharso, mengatakan ATM masih menjadi isu serius yang harus ditangani, khususnya di Papua Barat. Kata dia, perlu ada integrasi penyelesaian persoalan ini.

“ATM ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dinas kesehatan, tetapi juga perlu peran-peran dinas-dinas lain untuk petunjuk teknis integrasi ATM. Kalau kita melihat sebagai masalah yang serius, maka harus didorong atau didukung dengan anggaran yang memadai di tahun 2022 atau 2023,” ujar Suharso.

Dia berharap, eliminasi malaria bisa terwujud di Papua Barat pada 2027. Memang eliminasi malaria secara nasional pada 2030, tetapi Papua Barat mencanangkan 2027 sudah bisa eliminasi malaria.

“Saat ini kasus tertinggi masih di Kabupaten Manokwari, tetapi kita bersyukur bahwa di tahun ini kita bisa mendapatkan salah satu kabupaten yang sudah eliminasi malaria, yaitu di Kabupaten Sorong Selatan. Satu kabupaten di tanah Papua yang pertama kali sehingga kita berharap banyak dukungan dari semua pihak, terutama penganggaran bisa lebih ditingkatkan untuk mendukung program,” paparnya.

Tujuan dari lokakarya ini, kata dia, untuk mengiventarisasi berapa alokasi anggaran dalam mendukung program tersebut. Dia yakin tiap daerah sudah menganggarkan untuk ketiga program tersebut.

“Nah, di sinilah tujuannya kita ingin termasuk melakukan penginputan data berapa jumlahnya anggaran, baik dari kabupaten/kota, dari berbagai sumber dana tadi yang diperuntukkan untuk ketiga program ATM. Teman-teman dari Bappeda dari dinas kesehatan kita kumpulkan ini berharap kita bisa menginventarisasi berapa alokasi dana,” ungkapnya.

Dia mengakui, memang saat ini masih ada donor-donor dari luar dari Global Fund maupun UNICEF yang membantu program-program AIDS dan malaria. Namun, ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan. (LP9/Red)