MANOKWARI, Linkpapua.com – Parlemen Jalanan atau Parjal mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri),Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan, dan Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, mengklarifikasi sekaligus bertanggung jawab terhadap tudingan dikaitkan atau ikut campur urusan jabatan Wakil Gubernur Papua.

Ketua Parjal, Ronald Mambieuw, mengatakan foto-foto yang ditunjukkan kuasa hukum Gubernur Papua, Lukas Enembe, di beberapa stasiun televisi yang menggambarkan sosok Lukas Enembe diapit tiga jenderal polisi, yakni Tito Karnavian, Budi Gunawan, dan Paulus Waterpauw, sangat jelas.

“Foto yang ditunjukkan kuasa hukum di stasiun televisi itu sangat jelas sehingga kami Parjal meminta, baik Mendagri, Kepala BIN, maupun Penjabat Gubernur Papua Barat, saat ini harus buka suara dan mengklarifikasi kepada publik apa yang disampaikan kuasa hukum Pak Gubernur Lukas Enembe,” kata Ronald di Manokwari, Papua Barat, Senin (26/9/2022).

Menurutnya, klarifikasi dan penjelasan dari para jenderal itu sangat dibutuhkan. Hal ini mengingat hingga saat ini jabatan Wakil Gubernur Papua masih kosong. Hal itu bakal dihubung-hubungkan publik bahwa benar tudingan kriminalisasi terhadap sang pemimpin Papua itu.

“Melihat saat ini masih terdapat kekosongan jabatan Wakil Gubernur Papua, ini akan jadi asumsi bagi publik Indonesia secara umum dan rakyat Papua pada khususnya bahwa adanya penetapan tersangka gubernur karena kriminalisasi oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ucap Ronald.

Apalagi, lanjut dia, dalam pernyataan kuasa hukum Gubernur Papua, Kepala BIN merupakan jenderal polisi begitupun Mendagri adalah mantan Kapolri sehingga kuat dugaan bahwa pimpinan KPK saat ini yang juga jenderal polisi, mudah bagi publik untuk mengaitkan dengan adanya penetapan tersangka saat ini.

“Kita menyaksikan dalam tayangan televisi bahwa kuasa lukum LE (Lukas Enembe) itu menyebut secara gamblang deretan para jenderal polisi, maka publik akan mengasumsikan kebenaran itu karena saat ini pimpinan KPK dipimpin jenderal polisi,” bebernya.

Di lain sisi, kata Ronald, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, seharusnya berbicara tidak bias dalam konteks penetapan tersangka Lukas Enembe oleh KPK. KPK menetapkannya sebagai tersangka karena dugaan gratifikasi, bukan malah mengaitkannya dengan dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua.

“Menkopolhukam harusnya berbicara tentang gratifikasi dan besaran uang yang diduga diberikan kepada Lukas Enembe, bukan menyatakan dana Otsus secara keseluruhan. Apakah ini yang disebut cara Jakarta melalui Menkopolhukam membunuh karakter kami orang Papua melalui para pemimpin kami?” tegas Ronald.

Ronald berharap, para pejabat negara itu tidak harus membuat bingung rakyat Papua dengan hal yang seharusnya menjadi ranah penegakan hukum, tetapi melebar ke mana-mana.

“Kami orang Papua ini tidak menghendaki Otsus, Jakarta memaksakan ini atas nama NKRI, lalu ketika sebagian kami sudah menerima kemudian ada masalah Otsus diungkit-ungkit. Kamu mau kasih sesuatu lalu kemudian mau ungkit lagi,” tegasnya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan gratifikasi. Dia diduga mendapatkan transfer uang Rp1 miliar ke rekeningnya. (*/Red)