KAIMANA, linkpapua.id – Pemerintah Kabupaten Kaimana memperkuat kompetensi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) dengan Penguatan Anti Korupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) yang diinisiasi Puslat SDM PBJ LKPP RI.

Wakil Bupati Kaimana dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada LKPP atas dukungan dalam meningkatkan kapasitas aparatur, khususnya dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ia menegaskan bahwa KPA, termasuk yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan anggaran pembangunan daerah dikelola secara profesional dan sesuai ketentuan.

Menurutnya, kegiatan ini tidak sekadar memberikan pemahaman teknis dan administrasi pengadaan, tetapi juga memperkuat integritas aparatur agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi.

“Setiap rupiah anggaran daerah yang dibelanjakan harus benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kaimana, tanpa ada sandungan hukum di kemudian hari,” tegas Isak saat membuka kegiatan itu di Grand Papua Hotel, Rabu (11/11/2026).

Wabup mengajak seluruh peserta mengikuti materi dengan serius, aktif berdiskusi serta memahami regulasi sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Ia berharap peningkatan kompetensi tersebut dapat mendorong terwujudnya pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hadiri dalam kesempatan itu, Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP, R. Fendy Dharma Saputra, Ketua Tim Pelatihan Okupasi Puslat SDM PBJ LKPP RI, Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya, Ketua Tim Pelatihan Ekosistem Tematik dan Antikorupsi Puslat SDM LKPP RI Wildan Massani, Staf Ahli Bupati Kaimana Blasius Kilmas dan seluruh Pimpinan OPD se-Kabupaten Kaimana. (ana)