MANOKWARI, Linkpapua.id-Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Manokwari menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi Pengelolaan Aset Kampung Berbasis Digital melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Versi 3.0 sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparatur kampung dalam mengelola aset secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan yang digelar Rabu (15/7/2026) bertujuan meningkatkan pemahaman pemerintah kampung mengenai tata kelola aset melalui pemanfaatan teknologi digital, sehingga pengelolaan aset kampung dapat dilakukan secara lebih tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam sambutan Bupati Manokwari yang dibacakan Wakil Bupati Mugiyono, ditegaskan bahwa aset kampung merupakan unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kampung.

Menurutnya, penerapan SIPADES Versi 3.0 menjadi langkah maju dalam modernisasi tata kelola pemerintahan kampung. Aplikasi tersebut bukan hanya sebagai sarana pencatatan aset, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat kualitas data dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

“Melalui sistem ini, pemerintah kampung dapat mengelola aset yang dimiliki secara lebih transparan, tertib, dan akuntabel,” ujarnya.

Ia mengakui, selama ini pengelolaan aset kampung masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pendataan yang belum tertib hingga keterbatasan akses informasi. Kehadiran SIPADES 3.0 diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut melalui sistem pemantauan, pelaporan otomatis, serta kemudahan akses data bagi para pengguna.

Wakil Bupati juga menyebut digitalisasi pengelolaan aset merupakan bagian dari revolusi tata kelola aset kampung yang harus didukung seluruh aparatur kampung.

Ia berharap seluruh peserta bimtek dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kompetensi sekaligus menjadi agen perubahan di kampung masing-masing dalam mewujudkan tata kelola aset yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

“Dengan pengelolaan aset yang baik, pemerintah kampung akan memiliki data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan serta pengambilan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” tutupnya.(LP3/Red)